Lebih lanjut, Hendry Ch Bangun menegaskan bahwa kepemimpinannya sebagai Ketua Umum PWI Pusat masih sah dan diakui negara, berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM dengan Nomor AHU-0000341.AH.01.08 Tahun 2023.
“Kepengurusan kami diakui secara resmi oleh negara. Oleh karena itu, seluruh pengurus dan anggota di daerah harus tetap berpegang pada aturan organisasi dan tidak terpengaruh oleh manuver-manuver yang bertentangan dengan AD/ART PWI,” tegasnya.
Terkait pihak-pihak yang mengaku sebagai Ketua Umum PWI serta membuat keputusan sepihak dengan menunjuk Plt di berbagai daerah, Hendry menegaskan bahwa PWI Pusat akan mengambil langkah-langkah terukur dan tegas.
“Kami akan menempuh jalur yang sesuai dengan ketentuan hukum dan organisasi untuk menjaga integritas PWI. Tidak boleh ada pihak yang sewenang-wenang mengatasnamakan PWI dan membuat keputusan tanpa dasar yang sah,” ujar Hendry.
Hendry menambahkan, PWI Pusat akan terus menjaga profesionalisme dan memastikan bahwa kepengurusan di daerah tetap berjalan dengan baik sesuai prosedur organisasi yang berlaku.
