DONGGALA,POSRakyat,com-Hasil rapat dengar pendapat (RDP) komisi I DPRD Donggala, ketua tim seleksi jabatan pimpinan tinggi (JPT) pratama dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Donggala yang di gelar Rabu (17/72019) kemarin menghasilkan dua rekomendasi.
Agenda pokok RDP yakni dugaan mal administrasi serta lolosnya terpidana dalam seleksi jabatan serta pelantikan 14 kepala sekolah terdiri dari Taman Kanak-Kanak dan sekolah dasar 4 Maret 2019 silam menjadi perdebatan hangat dalam RDP yang di pimpin wakil ketua DPRD Donggala, Abd Rasyid.
Dihubungi Kamis 18/7 Wakil ketua DPRD Kabupaten Donggala, Abd Rasyid mengatakan proses lelang jabatan akan dilanjutkan setelah seluruh dokumen proses lelang sudah diserahkan kepada komisi I. selain itu pembahasan pelantikan yang cacat hukum lanjut Rasyid tidak cukup dibahas dalam RDP, DPRD akan membentuk panitia khusus (Pansus)
”Kesimpulan saya dari hasil RDP kemarin, pertama saudara DB Lubis hampir dipastikan tidak bias lolos karena sudah ada jawaban resmi dari Pengadilan Negeri (PN) Palu yang tembusannya akan di sampaikan kepada komisi I paling lambat Jumat besok. Kedua pelantikan 14 kepala sekolah yang cacat hukum DPRD akan mendorong Pansus karena dampaknya sangat luas dan berbahaya,” ungkap Rasyid
Sebelumnya, DPRD Donggala mengendus adanya dugaan mal administrasi dalam proses lelang jabatan pimpinan tinggi pratama untuk mengisi 6 jabatan kepala dinas yang lowong. Selain itu DPRD Donggala juga menduga ada pelanggaran aturan pelantikan 14 kepala sekolah yang dilakukan bupati Kasman Lassa 4 Maret 2019. Kedua kasus tersebut menyita perhatian KASN dan DPRD kabupaten Donggala.
Penulis: JR
