Cacat Prosedur Pelantikan 14 Kepala Sekolah di Donggala

oleh -
RDP komisi I DPRD dan BKSDM Donggala, Rabu (17/7/2019).

KASN Minta Kasman Batalkan SK Kepala Sekolah Yang Tidak Memenuhi Syarat


DONGGALA,Posrakyat.com-Kontroversi pelantikan 14 Kepala Sekolah di Kabupaten Donggala 4 Maret 2019 menjadi perhatian serius Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Donggala karena di duga terjadi manipulasi data para kepala sekolah yang dilantik. DPRD bahkan berniat akan menggelar angket terhadap bupati Kasman Lassa.

Melalui surat tertanggal 19 Juni 2019, KASN meminta bupati Donggala Drs Kasman Lassa, SH, untuk segera mengembalikan puluhan kepala sekolah yang sudah dilantik itu karena berpotensi melanggar Undang-undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 6 tahun 2018.

Dalam surat tersebut KASN menyebutkan 14 kepala sekolah pada saat pelantikan oleh bupati Kasman Lassa golongannya tidak berkesesuaian. Misalnya ada kepala sekolah golongan 3b lalu diangkat menjadi golongan 3d, 3a diangkat menjadi 3c. Namun surat tersebut belum ditanggapi oleh bupati Kasman Lassa dengan segera membatalkan SK kepala sekolah yang tidak memenuhi syarat atau syarat kepangkatannya di manipulasi.

Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPRD Kabupaten Donggala bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Donggala dan kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Donggala Rabu (17/7/2019) kemarin, terkuak fakta lain bahwa pengusulan pelantikan 14 kepala sekolah itu tanpa sepengetahuan kepala BKPSDM Donggala, Abdullah Lahinta.

Lahinta menjelaskan bahwa pengusulan nama-nama kepala sekolah yang dilantik dilakukan oleh Sekretaris BKPSDM, Isngadi. Nama-nama di susun sendiri oleh Isngadi dibantu oleh salah seorang oknum kepala UPTD. Termasuk sebagian mutasi staf tanpa koordinasi dengan kepala BKPSDM.

“Ada sekretaris saya namanya,Isngadi. Dia ini yang menyusun semua nama-nama guru. Koordinasinya pun tidak ada saya lebih baik terbuka karena saya juga sudah mau pensiun supaya tidak beban. Kalau mau diganti, ganti saja, saya sudah pusing,” ujar Lahinta.

Lahinta mengatakan pangkat dan golongan kepala sekolah berdasarkan Undang-undang berpangkat/golongan 3c. namun juga bias berpangkat golongan 3b untuk daerah khusus seperti daerah terpencil. Ia mengaku sudah menyurat ke dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Donggala meminta kebenaran pangkat dan golongan kepala sekolah yang sudah dilantik benar atau tidak.

“Kami lagi menunggu daftar pangkat dan golongan kepala sekolah yang sudah dilantik. Memang dengan kami ada juga data itu tapi lebih akurat data Dikjar. Yang tidak memenuhi syarat 3c akan kami batalkan SK-nya, yang memenuhi syarat tetap menjadi kepala sekolah. Setelah kita batalkan kita laporkan ke KASN,” sebutnya.

Ketua Komisi I, Abubakar Aljufri mengatakan pelantikan 14 kepala sekolah terindikasi pidana. Karena ada manipulasi data yang tidak berkesusaian dalam hal pangkat dan golongan. Abubakar mengaku prihatin atas fakta tersebut. Ia menilai ada ketidaknormalan di internal BKPSDM sat ini, karena ada pejabat yang melakukan oper leap tanpa melapor ketasannya.

“Ini jelas pidana, Mabes Polri sudah menerima laporan masyarakat karena untuk mengejar syarat minimal 3c datanya di manipulasi. Ini ngeri-ngeri sedap apalagi sudah dibuktikan dengan surat dari KASN,” ujar Abubakar.

Anggota Komisi I Arifuddin Hatba Daematandu mengatakan dampak dari pelantikan tidak sesuai prosedur berimplikasi selain berdampak pada pengelolaan dan Biaya Operasional Sekolah (BOS) juga berdampak pada siswa yang akan menamatkan pendidikan, sebab ijazah mereka ditandatangani oleh kepala sekolah yang bermasalah. Hal itu kata Arifuddin sangat berbahaya, karena cacat hukum.

“Saran saya hal ini segera diselesaikan karena menyangkut legalitas penandatangan ijazah anak-anak kita yang menamatkan pendidikan, harus jelas status hukumnya. Jangan sampai anak-anak kita ini dikemudian hari sudah jadi pejabat setelah diusut rekam jejaknya ternyata ijazah mereka bermasalah,” pungkas Arifuddin

Sebelumnya atau tepatnya Senin 4 Maret 2019 bupati Kasman Lassa melantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, dan ratusan Administrator, Kesehatan, Kepala Sekolah, Camat, Pengawas dan Penyuluh, dalam jajaran Pemkab Donggala, di Rumah Jabatan bupati, Jalan Jati, Kecamatan Banawa.

Promosi, dan pengisian jabatan struktural dan fungsional serta para kepala sekolah tersebut dalam sambutannya menjelaskan sudah mendapat izin dari Menteri Dalam Neger (Mendagri) dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Mutasi, promosi, dan pengisian jabatan tersebut juga sudah melalui evaluasi kinerja.

Khusus tenaga administrator, salah satu alasan Kasman Lassa melakukan mutasi, promosi, dan pengisian jabatan itu karena banyak kepala sekolah menjadi korban bencana gempa bumi 28 September 2018 dan sebagaian sudah tidak mau melaksanakan tugas sehingga harus segera diganti.

Penulis : JR

loading...