Di Tengah Keresahan Politik, PPI Lawyers Club Bahas Masa Depan Demokrasi Indonesia

oleh -
oleh
Narasumber dalam acara PPI Lawyers Club. Foto: Ist

PosRakyat – Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Pemikiran Politik Islam (PPI) Fakultas Ushuluddin dan Adab (FUAD) UIN Datokarama Palu menggelar kegiatan PPI Lawyers Club pada Sabtu 21 Juni 2025 di Pijakan Lalove Cafe, Kelurahan Nunu, Kota Palu. Kegiatan ini menjadi ruang kritik sekaligus refleksi terhadap kondisi demokrasi di Indonesia yang dinilai tengah berada di persimpangan jalan.

Dengan mengusung tema “Demokrasi di Persimpangan Jalan: Menguat atau Melemah?”, acara tersebut dibuka secara resmi oleh Ketua Jurusan PPI, Muhammad Taufik, S.Sy., M.Sos., dan dihadiri oleh mahasiswa, aktivis, akademisi, serta masyarakat umum. Diskusi ini menghadirkan berbagai sudut pandang untuk menjawab pertanyaan besar: ke mana arah demokrasi Indonesia hari ini?

Dalam kegiatan tersebut panitia menghadirkan narasumber dari beragam latar belakang diantaranya, Nasrun, S.Pd.I., M.AP., selaku Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulawesi Tengah; Mahfud Masuara, S.H., selaku Anggota Komisi I DPRD Provinsi Sulawesi Tengah sekaligus Ketua DPW Partai Perindo Sulteng; Dr. Sahran Raden, S.Ag., S.H., M.H., selaku akademisi UIN Datokarama Palu; Agung Sumandjaya, selaku Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Palu; serta Muhammad Sadig, M.A., yang merupakan akademisi sekaligus aktivis.

Baca Juga: LBH Rakyat Desak Pemprov Sulteng Periksa PT TEN dan CMP, Diduga Tanam Sawit Tanpa HGU

Baca Juga: Jembatan di Ruas Tolai–Sausu Rusak Dihantam Hujan Deras, BPJN Sulteng Gerak Cepat Lakukan Perbaikan Sementara

Ketua panitia, Sahir Cipongono, menjelaskan bahwa tema kegiatan lahir dari kegelisahan mahasiswa terhadap melemahnya demokrasi di tanah air. Ia menyoroti perubahan Undang-Undang Dasar (UUD) serta praktik politik yang menurutnya semakin jauh dari aspirasi rakyat.

“Tujuan kami mengangkat tema ini karena melihat demokrasi di Indonesia kian melemah. Mulai dari perubahan UUD hingga praktik politik yang semena-mena tanpa mendengar aspirasi masyarakat,” ujarnya.