“Saya berharap pihak Kominfo Morut bisa segera memberikan data-data yang dibutuhkan agar masalah ini segera teratasi,” tandasnya.
Terpisah, Kepala Diskominfo Morut Ivan Mareoli menyebutkan salah satu permasalahan utama yang dihadapi adalah sinyal yang lemah di daerah blankspot.
Meskipun telah tercover oleh program Bakti, namun sinyal yang diterima masih mengalami kelemahan, menghambat akses masyarakat untuk melakukan komunikasi dan mengakses informasi dengan lancar.
Hal ini tentu menjadi kendala serius dalam era digital saat ini, di mana komunikasi dan akses informasi merupakan hal yang sangat vital dalam kehidupan sehari-hari.
“Pada dasarnya daerah blankspot di Morowali Utara sudah ter-cover dengan adanya program Bakti dari Kemenkominfo, cuma sinyalnya lemah,” jelasnya.
Tidak hanya itu, masih terdapat beberapa desa di Morowali Utara yang, meskipun bukan termasuk dalam kategori blankspot, namun mengalami masalah dengan kualitas sinyal yang kurang memadai.
Contohnya di Desa Uemasi dan Ueruru di Kecamatan Bungku Utara, serta Desa Togo di Kecamatan Petasia Barat. Meskipun telah mendapatkan sinyal, namun kualitasnya masih jauh dari optimal, menyulitkan masyarakat dalam menggunakan layanan telekomunikasi dengan baik.
“Masih ada beberapa desa yang kategori bukan blankspot tapi sudah dapat signal dengan spot-spot tertentu, seperti desa Uemasi, Ueruru, dan desa Togo, tapi sinyal kurang bagus,” katanya.
Ia menambahkan, dalam sebuah Rakornas di Makassar September 2023 lalu, para pemangku kepentingan dari berbagai daerah yang telah mendapatkan pembangunan Base Transceiver Station (BTS) dari program Bakti menyampaikan usulan penting. Mereka mengusulkan agar kuota bandwidth tiap-tiap BTS ditingkatkan, untuk meningkatkan kualitas sinyal.
“Saat ini, kuota bandwidth yang tersedia hanya sebesar 2 Mbps, sementara menurut para ahli BTS yang turut serta dalam Rakornas, idealnya setiap BTS membutuhkan minimal 100 Mbps untuk dapat memberikan sinyal yang optimal,” sebut Ivan. ***
