Sedangkan Sekjen DPP Partai Berkarya, Priyo Budi Santoso yakin, partainya masuk lima besar peraih suara terbanyak di parlemen.
Partai yang kerap membanggakan pemerintahan Presiden ke-2 RI Soeharto itu yakin akan mendulang suara besar di Pileg 2019 mendatang.
“Kami punya survei sendiri dan punya kalkulasi tersendiri. Partai Berkarya tetap tegak dengan targetnya masuk lima besar di parlemen. Kami tidak ingin hanya sekadar lolos ambang batas 4 persen,” ucap Priyo.
Politikus Berkarya lainnya, Badarudin Andi Picunang tidak memungkiri kalau partainya masih menggunakan nama besar Presiden ke-2 Indonesia, Soeharto sebagai dagangan untuk meraup suara publik di Pemilu 2019.
“Karena di partai kami memang ada Pak Tommy, putra Pak Harto. Pengurusnya juga banyak pecinta Pak Harto dari partai yang pernah dibesarkannya dulu,” kata Badarudin.
Lagi pula, kata Badarudin, saat ini masih banyak masyarakat yang merindukan kembali sosok Soeharto. Menurut dia, terbukti dengan tenarnya kalimat, ‘piye? penak zamanku to?’ yang merujuk ke kondisi masyarakat di era Soeharto memimpin.
“Tapi kami hadir bukan untuk mengembalikan paham atau kejadian-keadian di zaman Orde Baru. Kami hadir sebagai alaternatif pilihan masyarakat,” kata Badarudin.
Sementara itu, Ketua Umum Partai Garuda Ahmad Ridha Sabana mengaku tak memerdulikan hasil survei apapun terkait nasib partai baru. Dia mengaku, saat ini pihaknya ingin fokus bekerja meraih suara besar untuk mendapatkan hasil maksimal di Pileg 2019.
“Kami tak mau membantah apapun. Kami ingin fokus berkerja. Tapi perlu dicatat, Partai Garuda pada verifikasi di awal, faktual dan administrasi, lolos dengan mengagetkan. Dan, saya kira kami akan melakukan hal yang sama,” ucap dia.
Meski jarang muncul di pemberitaan, Ridha mengaku, selama ini pihaknya terus berkeliling Indonesia memberikan pembekalan kepada caleg-calegnya. Garuda, dia menambahkan, punya strategi dan pola kerja sendiri yang mungkin belum dikerjakan partai manapun di negeri ini.
“Saya dua kali seminggu jalan dan berkeliling, saya melihat ada pergerakan antusias. Dan kami sangat optimistis dengan caleg-caleg yang ada di seluruh Indonesia, termasuk di DPR RI,” kata dia.
Ridha optimistis, partainya tak hanya akan meraih suara di DPR, tapi juga meraih kursi di parlemen daerah. Pola pendampingan bagi para caleg di daerah, kata dia, dianggap cukup ampuh bagi para kadernya mendapatkan simpati dari masyarakat. Meski berita soal Garuda sepi.
“Mungkin gerakan kami tidak terbaca, karena kami tidak mau gembar-gembor,” kata dia.
Minimal 5 Juta Suara
Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini berpendapat, ambang batas 4 persen bukan hal gampang diraih. Itu berarti, satu parpol harus mengumpulkan setidaknya 5 juta suara. Itu berat. Perlu kerja keras hingga kuota terpenuhi.
Ia menambahkan, ambang batas yang tinggi dan jumlah parpol yang tak sedikit akan membuat banyak suara masyarakat dalam Pemilu 2019 berpotensi terbuang.
“Masyarakat sudah memilih, tapi parpolnya tidak lulus ambang batas parlemen. Maka, suara pemilih menjadi terbuang dan tidak terhitung,” ucap dia.
Sementara itu, pengamat politik Populi Center, Usep Akhyar sepakat, Pemilu 2019 mungkin menjadi kuburan bagi partai-partai baru bila tidak ada terobosan dan hal baru yang ditawarkan kepada masyarakat.
Apalagi, sejauh ini ada kecenderungan masyarakat jenuh terhadap partai politik. Orang-orang menganggap partai dengan ideologi apapun sama saja.
“Masyarakat cenderung menganggap partai itu dikategorikan sama aja. Dari berbagai survei yang kita lakukan, kepercayaan kepada parpol itu tidak kunjung naik. Malah justru menurun,” ucap Usep, Kamis (15/11/2018).
Pandangan masyarakat yang apatis, menurut dia, menjadi ancaman bagi partai-partai baru karena pemilih dari partai lama cenderung loyal.
Kalau pun berpindah, yang dipilih kemungkinan besar juga partai-partai lama.
“Jadi, tidak terlalu banyak peminat atau pemilih yang beralih karena tidak ada perbedaan yang signifikan antara partai baru dan partai lama,” kata dia.
Menurutnya, sejauh ini, semua strategi yang diungkapkan partai baru tidak mencerminkan kebaruan. Semuanya pernah dilakuan partai-partai lama.
“Identitas ideologi partai ini tidak muncul. Artinya identitas partai-partai ini dalam ceruk pasar yang sama. Umum,” kata dia.
Menurut Usep, untuk mendapatkan suara besar, partai-partai baru harus meramu strategi dengan menampilkan diri sebagai partai yang berbeda dengan yang lama.
Dia melihat, PSI, yang adalah partai baru, berupaya mencitrakan diri beda dengan partai lama.
Tapi, semakin mendekati pemilu, menurut dia, PSI justru terlihat tidak terlalu berbeda dengan partai-partai berhaluan nasionalis lainnya.
“Di awal-awal ada PSI, tapi kecenderungan pahamnya hampir sama dengan PDIP dengan Partai nasionalis lain. Jadi tidak ada pembeda yang cukup signifikan. Tidak ada pembeda yang cukup ekstrem dengan partai-partai lama,” kata dia.
Usep menilai, identitas masih menjadi faktor penting dalam menggiring suara publik di Indonesia, terutama di kalangan masyarakat pedesaan.
Kesimpulannya, pemilih di Indonesia belum sampai pada tahap rasional dalam pilihan politik.
“Partai-partai yang khusus menurut saya adalah yang punya ideologi khusus, meskipun itu agama,” kata Usep.
Sementara, menurut Usep, partai-partai lama juga memperebutkan ceruk yang umum tersebut. Padahal infrastruktur mereka lebih baik ketimbang partai-partai baru.
“Dengan infrastruktur yang belum kuat, besar kemungkinan partai-partai baru itu tidak akan dapat apa-apa,” Usep menandaskan.
Sumber; Liputan6
