Professor yang merupakan Petinggi partai saat ini menjadi “King Maker” yang melakukan peran strategi di dalam hal menentukan usungan partai – partai tidak hanya di partainya tapi juga di partai lain agar calon yang di usung bisa jadi pemenang dengan mendesign melawan kotak kosong atau mendesign lawan boneka tanpa memperhatikan latar belakang calon dan hasil survey yang merupakan dasar di dalam menetapkan calon agar bisa menang secara elegan dan terhormat.
Intervensi dengan kekuasaan serta intimidasi kekuatan APH (Aparat Penegak Hukum) salah satu perangkat yang dimainkan sang Professor.
Gerakan Masyarakat Peduli Demokrasi (GMPD) mendesak Jokowi dan Prabowo Subianto sebagai Presiden Terpilih agar melakukan Evaluasi terhadap langkah yang dilakukan sang profesor agar tidak menggunakan Kekuasaannya untuk kepentingan diri dan kelompoknya serta mengabaikan kepentingan bangsa dan negara untuk tegaknya demokrasi dan bukan mematikan.
Bila hal ini terus terjadi maka Profesor tersebut patut di pertanyakan gelar akademik dan perhargaan yang telah di berikan oleh negara karena tingkah lakukan dapat menimbulkan potensi konflik antar golongan antar etnis di daerah bisa bergejolak mengganggu keamanan nasional.
Akbar Maulana Panjaitan Sebagai Koordinator GMPD menyarankan kepada seluruh pimpinan partai politik agar terlibat aktif mendesign jalannya demokrasi tanpa adanya tekanan dan intervensi yang bisa merusak citra demokrasi di akhir pemerintahan Jokowi yang sudah berjalan baik saat ini.
