Mantan bupati Morowali dua periode ini juga menyinggung pentingnya peran kepala daerah sebagai pengawas utama di wilayah masing-masing, meskipun kewenangan perizinan tambang kini berada di tingkat pusat. Ia menekankan bahwa keberanian kepala daerah dalam bertindak adalah kunci perlindungan terhadap masyarakat.
“Jangan pernah takut, jangan pernah ragu. Kalau untuk melindungi masyarakat kita, saya minta para Bupati, Wali Kota untuk tegas terhadap setiap apa yang menjadi keluhan masyarakat di daerah,” tegas Gubernur.
Ia memberikan contoh nyata keberanian Bupati Sigi yang telah menutup aktivitas tambang ilegal di Lindu. Anwar menyebut langkah tersebut sebagai tindakan inspiratif yang patut diikuti.
“Saya juga berharap apa yang dilakukan oleh Bupati Sigi dengan menutup kegiatan pertambangan ilegal di Lindu itu bisa menjadi salah satu contoh. Semoga kita semua berani melakukan apa yang dilakukan oleh Bupati Sigi sehingga pertambangan ini tidak mengganggu hajat hidup orang banyak,” ungkapnya.
Gubernur menutup pernyataannya dengan harapan agar agenda pemberantasan PETI tidak hanya menjadi formalitas dalam rencana kerja, melainkan sebuah langkah nyata dan berdampak bagi masyarakat. Ia optimis bahwa kepemimpinan baru di Parigi Moutong mampu membawa perubahan besar dalam waktu singkat.
“Sekali lagi, saya sangat berharap Pak Bupati menjadikan ini menjadi program 100 hari kerja. Insya Allah saya yakin, dengan kepemimpinan Pak Irwin Burase dan Pak Sahid, 100 hari kerja ke depan, Parimo bebas PETI,” pungkas Anwar Hafid.
