Kritik Ketua DPRD Sulteng Dinilai Kurang Tepat, Pemprov: Mengukur Kinerja dengan Indikator Capaian RKPD, Bukan RPJMD

oleh -
oleh
Foto: Istimewa

PosRakyat – Pemerintahan Provinsi Sulawesi Tengah menegaskan bahwa kinerja kurun waktu tiga tahun mengalami kemajuan. Hal itu diakui sejumlah lembaga. Hal itu banyak dipaparkan pada indikator fakta dan data. Pada data dan fakta indicator makro pembangunan daerah Ranwal RKPD Provinsi Sulteng dapat diketahui sebagai berikut.

1. Capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Provinsi Sulteng Tahun 2022 sebesar 15,17%, dan pada Tahun 2023 sebesar 11,91%, capaian ini telah melampaui/mencapai target yang diamanatkan dalam RKPD Tahun 2023 yang menargetkan sebesar 9,90 – 10,90%. Selanjutnya LPE pada pada Tahun 2024 ditargetkan di kisaran 13,70 – 15,30 dan pada Tahun 2025 pada Rancangan RKPD Tahun 2025 LPE di targetkan di kisaran 9,11 – 11,11.

2. Tingkat Kemiskinan Sesuai Capaian BPS hingga Maret 2022 sebesar 12,33 persen, dan Maret 2023 sebesar 12,41 persen, Capaian tahun 2023 telah mencapai target yang dimanatkan dalam RKPD Tahun 2023 sebesar 12,29 – 12,42 persen. Sedangkan Untuk tahun 2024 ditargetkan di kisaran 10,30 – 12,26 dan pada Rancangan RKPD tahun 2025 ditargetkan di kisaran 9,54 – 12,20 persen.

Baca Juga: Kajati Sulteng Resmikan Kantor Baru Kejari Morowali, Dibangun di Atas Lahan Hibah Pemda Morowali 

Baca Juga: Tekan Laju Inflasi di Bulan Ramadhan Pemkab Morowali Gelar Pasar Murah

3. Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Sulteng pada agustus 2022 sebesar 3,0 persen menurun menjadi 2,95 persen pada tahun 2023. Capaian tahun 2023 tersebut telah mencapai target yang telah diamanatkan dalam RKPD Tahun 2023 yang menargetkan di kisaran 2,84 – 3,50 persen. Selanjutnya pada RKPD tahun 2024 di targetkan di kisaran 2,61-2,84 persen.

Dengan tiga indikator data tersebut maka Pemprov Sulteng memahami kritik Ketua DPRD Dr Nilam Sari Lawira di Forum Perangkat Daerah Seni, 18 Maret 2024 di Palu kurang tepat. Karena Pemprov mengukur kinerja dengan indicator capaian RKPD. Bukan RPJMD. Demikian diterangkan Sekdakprov Novalina dan Ketua Bappeda Dr Sandra Tubondo, serta Asisten II Setdaprov Rudi Dewantoro kepada tenaga ahli gubernur untuk disampaikan kepada khalayak, Selasa 19 Maret 2024.