Touna, Posrakyat.com – Kasus yang membelit Oknum Anggota DPRD Kabupaten Tojo Una-Una Provinsi Sulawesi Tengah, inisial SW saat ini masih menggelinding.
Sebelum kasus ini kembali mencuat kepermukaan hingga masuk ketingkat peradilan saat ini. Inisial SW sebelumnya telah dilaporkan tertanggal 16 Juli Tahun 2014 silam di Sektor Ampana Kota, dengan nomor laporan LP/-B/42/VII/2014/res touna.
“Proses laporan itu sempat tidak berjalan, sebab terjadi perdamaian antara dua belah pihak di Sektor Ampana waktu itu. namun upaya perdamaian tersebut saat itu tidak terjadi kesepakatan karna ada sesuatu dan lain hal diangap memberatkan dari pihak Samsudin pay sehingga kesepakatan itu tidak terjadi,” kata Kuasa Hukum SW, Nasrun, belum lama ini.
Ironisnya, menurut Erik pada tanggal 20 September 2019, terbit surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) terhadap SW, untuk dipanggil menghadap penyidik Polres Touna, menyoal aduan dugaan tindak pidana penipuan.
Erik menambahkan, sejauh ini analisa hukum soal perkara ini, harusnya lebih pada terjadinya wanprestasi atau ingkar janji.
“kami melihat kalau perkara ini hanyalah Wanprestasi atau ingkar janji, dan kita sudah memiliki beberapa bukti,” imbuhnya.
Sementara itu, dirinya mengapresiasi Kejaksaan Negeri Touna yang secara serius melakukan penindakan hukum terhadap SW yang dinilainya begitu terburu-buru.
“Saya apresiasi teman jaksa penuntut umum Kabupaten Touna, kesannya begitu terburu-buru dan hanya butuh waktu se Minggu setelah pelimpahan dari penyidik Polres Touna, langsung di daftarkan di Pengadilan Negri Poso, dan ini sangat spektakuler,” ungkapnya.
“kami juga berpesan kepada teman teman jaksa agar cepat dan tanggab juga dengan perkara perka lain. Jangan, kinerja cepat tanggapnya hanya pada perkara SW,” pesannya.
Sementara itu, selaku Penasehat Hukum SW nantinya akan mengajukan eksepsi terhadap dakwaan atau tuduhan Jaksa Penuntut Umum di pendidilan.
“Karena dalam perkara ini, kami kuasa hukum SW masih meyakini bahwa lembaga peradilan masih memiliki nilai obyektif untuk menilai dan memberikan pertimbangan hukum yang adil dan bijak,” tutupnya. (Jefry / HT)
