Sudah hampir 2 tahun lebih masih banyak warga kota Palu yang tinggal di tenda-tenda pengungsian. Ditambah lagi adanya pandemi covid-19 yang menambah kesengsaraan warga Palu. Berbagai anggaran dipangkas dengan alasan penanganan Covid, kenyataannya rapid test berbayar. Bantuan tidak merata.
LS ADI tidak melihat kehadiran Pemkot di tengah-tengah masyarakat. Terbukti dengan adanya masyarakat yang belum tercover bantuan dari Pemerintah dan banyaknya anggaran yang tidak tepat sasaran. Anggaran tidak dimanfaatkan dengan baik. Seperti dana CSR dari bank Sulteng dan Alfamidi yang hanya digunakan untuk membangun patung dan restorasi taman yang sama sekali tidak ada urgensinya.
UMKM/UKM terancam mati, PKL tak ada tempat, pengangguran meningkat, honor padat karya di potong, biaya berobat mahal, zona merah setengah hati rkyat kecil di alokasi elite diberi lokasi. Nasib semakin tidak jelas, rakyat semakin sengsara. Pemerintah diam, pura-pura tak berdaya.
Maka dari itu, Lingkar Studi Aksi dan Demokrasi Indonesia (LS-ADI) Kota Palu menuntut :
1. Penuhi hak-hak korban bencana
2. Stop penyalahgunaan dana CSR
3. Sejahterakan masyarakat kota Palu
4. Desak Walikota Palu Mundur
Editor : RE
