Tak hanya itu, ada juga oknum legislator yang terindikasi melakukan dugaan tindak pidana korupsi. Bahkan kata dia oknum tersebut sudah dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan suap.
“Di Sulteng pun issue yang masih hangat hingga saat ini adalah dilaporkannya oknum anggota DPD RI oleh stafnya sendiri ke KPK karena ada dugaan terlibat suap,” ucap Sofyan.
Menyikapi hal ini, LS-ADI meminta kasus ini untuk segera di usut agar mendapat kepastian hukum sehingga tidak menjadi issue liar ditengah masyarakat bahwa perwakilannya terlibat suatu hal yang bobrok dan merusak moral bangsa ini.
Tak hanya persoalan korupsi aksi yang dilakukan oleh LS-ADI juga turut menyinggung persoalan UU TNI yang hari ini turut menyita perhatian publik dengan berbagai kontroversinya.
“Selain itu kami juga menyoroti terkait UU TNI yang baru disahkan, dan kami bersikap untuk menolak pengesahan UU tersebut. Karena yang dari prosesnya saja terkesan di buru dan disembunyikan. UU ini sama saja dengan meragukan kemampuan ASN kita untuk mengisi jabatan tersebut dan juga salah satu yang menjadi masalahnya ketika kedepan mereka melanggar hukum ataupun terlibat kasus korupsi mereka tidak bisa tersentuh oleh KPK atau lembaga penegak hukum sipil lainnya,” tegas Sofyan.
Diakhir penyampaiannya, Sofyan menjelaskan bahwa aksi ini guna menghimbau seluruh elemen pejabat publik untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji yang turut merugikan negara.
“Maka dari itu kami dari LS-ADI melakukan aksi damai dengan menghimbau kepada seluruh para pejabat publik baik dari ruang lingkup terendah sampai keruang lingkup tertinggi dengan adanya bulan suci ramadhan saat puasa, saatnya menahan, setelah puasa, saatnya meninggalkan: korupsi, kolusi, nepotisme, egois, kecurangan, kekerasan, hous, pungli, manipulasi, narkoba, penggusuran, kebencian dan hal-hal yang merugikan orang banyak,” pungkasnya.
