“Lebih murah kalau debat di Jakarta, karena peralatan TV sudah tersedia di sana. Yang penting adalah visi dan misi dapat tersampaikan melalui siaran televisi dan ditonton masyarakat di mana pun,” jelas Anwar Hafid, yang juga merupakan politisi dari Partai Demokrat.
Sementara itu, calon gubernur nomor urut 1, Ahmad Ali, melayangkan protes terkait pelaksanaan debat Pilgub Sulteng yang akan digelar di beberapa stasiun televisi nasional di Jakarta pada 16 Oktober 2024. Menurutnya, debat tersebut seharusnya diselenggarakan di Sulawesi Tengah untuk lebih melibatkan masyarakat lokal.
“Debat ini untuk warga Sulteng, bukan untuk pemirsa nasional. Kalau debatnya diadakan di Sulteng, masyarakat bisa langsung datang menyaksikan dan mendengarkan,” kata Ahmad Ali dalam sebuah video pernyataan yang dikutip di Kota Palu, Senin (14/10/2024).
Menurut Ahmad Ali, debat tersebut bukan hanya ajang adu gagasan, tetapi juga memberikan masyarakat yang belum menentukan pilihan kesempatan untuk memahami visi dan misi calon pemimpin mereka. “Dengan mengikuti debat, masyarakat bisa mempertimbangkan dan menentukan pilihan mereka,” tambahnya.
Selain Ahmad Ali, protes terhadap lokasi debat di Jakarta juga datang dari Ketua Bawaslu Sulteng, Nasrun, SH, yang menekankan bahwa debat publik seharusnya diutamakan diselenggarakan di wilayah provinsi. Ketua Lembaga Swadaya Aliansi Demokrasi Indonesia (LS-ADI), Riwin Najamuddin, juga turut menyuarakan penolakan terhadap debat yang diadakan di luar daerah.
