Penunjukan Syarifuddin Hafid Wakil Ketua DPRD Sulteng Sudah Final

PosRakyat – Penunjukan Syarifuddin Hafid sebagai Wakil Ketua II DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) periode 2024-2029 dari Fraksi Partai Demokrat, mendapat respons positif dari sesama koleganya di DPRD Sulteng di Fraksi Demokrat. Salah satunya dari Hidayat Pakamundi, yang sebelumnya juga dijagokan menduduki posisi itu.

Menurut Hidayat yang juga Sekretaris DPD Partai Demokrat Sulteng, penunjukan Syarifuddin Hafid adalah keputusan dari DPP Demokrat. Dan keputusan itu sifatnya sudah final.

Baca Juga: Kampanye di Wombo Panau, Anwar Hafid Sampaikan Program Kesejahteraan 

Baca Juga: Kampanye Terbatas di Desa Lero, Paslon Anwar – Reny Ingatkan Warga Pilih Pemimpin yang Berpengalaman dan Terbukti

Apa yang menjadi pertimbangan DPP sehingga menunjuk Syarifuddin Hafid, sudah diterima oleh semua kader.

“Mekanisme kami di Demokrat agak berbeda dengan partai lainnya. Unsur KSB (ketua, sekretaris dan bendahara) tidak mutlak dan tidak paten. Kami di Demokrat lebih fleksibel,” kata Hidayat kepada wartawan di Palu, Senin malam (14/10-2024).

Lanjut Hidayat, bahwa penunjukan Syarifuddin Hafid, secara internal tidak ada reaksi di internal partai. Semua telah menerima dan patuh dengan itu termasuk dirinya. Tegak lurus dengan keputusan DPP yang sudah menetapkan nama unsur pimpinan DPRD Sulteng dari Fraksi Partai Demokrat.

“Janganlah (digesek-gesek) kami di Demokrat. Kami aman-aman saja. Baik-baik semua. Ini tahun politik, kader Demokrat Sulteng sudah dewasa menyikapi keadaan begini,” ujar Hidayat.

Ia juga menolak disebut ada unsur nepotisme di balik penunjukan Syarifuddin Hafid, sehingga DPP mengambil keputusan demikian.

“Sekali lagi saya tegaskan, campur tangan atau intervensi daerah tidak ada. Semua telah diputuskan dan diatur di Jakarta oleh DPP,” kata anggota DPRD Sulteng yang memasuki dua periode ini.

Bahkan kata Hidayat, dirinya diberi jatah untuk memimpin Ketua Fraksi Demokrat di DPRD Sulteng. Posisi ini juga tak kalah strategis dengan jabatan lainnya di lembaga legislatif.

“Dan juga, DPP telah buatkan semacam aturan tertulis bagi kader yang duduk di unsur pimpinan DPRD. Setelah 2 tahun lebih, akan diberi kesempatan bagi kader lainnya di posisi itu,” ujarnya.