PosRakyat – Lingkar Studi Aksi dan Demokrasi Indonesia (LS-ADI) menggelar aksi unjuk rasa bertepatan dengan Hari Tani Nasional yang jatuh pada Rabu, 25 September 2024. Aksi tersebut berlangsung di Gedung Dharma Wanita, Jalan M. Yamin, Palu, bersamaan dengan pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Tengah.
Koordinator lapangan aksi, Fahri, menyampaikan bahwa aksi ini bertujuan untuk menyuarakan berbagai masalah pertanian di Sulawesi Tengah serta mengingatkan DPRD akan tanggung jawab mereka sebagai wakil rakyat.
Baca Juga: Duo Ahli Siap Pimpin Sulawesi Tengah: Anwar dan Reny Tegaskan Komitmen untuk Rakyat
Baca Juga: Peringati Hari Tani, Anwar Hafid Janji Perjuangkan Hak Petani dan Atasi Masalah Pupuk
“Pada Hari Tani Nasional 2024 ini, kami dari LS-ADI menyampaikan dua tuntutan utama, yaitu stabilkan harga jual hasil pertanian dan atasi kelangkaan pupuk,” ujar Fahri.
Ia menekankan bahwa dua masalah tersebut sangat dirasakan oleh petani dan perlu segera diselesaikan agar kesejahteraan petani dapat tercapai.
“Ketidakstabilan harga dan kelangkaan pupuk menjadi persoalan yang dirasakan langsung oleh petani. Kami berharap anggota DPRD yang baru dilantik hari ini bisa menyelesaikan masalah tersebut demi kesejahteraan petani,” tambahnya.
Ketua Umum PB LS-ADI, Riwin Najmudin, menegaskan bahwa aksi ini juga sebagai bentuk pengawalan terhadap kinerja wakil rakyat. Ia menyoroti sejumlah masalah pertanian, mulai dari kasus korupsi yang melibatkan Menteri Pertanian hingga proyek Food Estate yang penuh kontroversi. Namun, fokus utama LS-ADI adalah kelangkaan pupuk dan fluktuasi harga hasil pertanian.
“Hari ini, kami berharap pemerintah lebih hadir dalam menyelesaikan masalah-masalah ini. Sebagian besar dari kami adalah anak-anak petani yang menggantungkan hidup dan pendidikan pada hasil pertanian,” ungkap Riwin.
Selain masalah pertanian, LS-ADI juga menyuarakan isu akses pendidikan yang lebih terjangkau bagi mahasiswa di Sulawesi Tengah. Menurut Riwin, setiap tahun pihaknya menerima banyak aduan dari orang tua dan pemuda yang kesulitan mengakses pendidikan tinggi karena biaya yang mahal.
“Sebagai lembaga yang peduli terhadap pendidikan, kami berharap DPRD turut memperjuangkan pendidikan yang terjangkau bagi masyarakat kelas menengah ke bawah,” tambahnya.
Riwin menegaskan, LS-ADI akan terus mengawal kebijakan di daerah dan siap berjuang apabila terdapat kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat.
Namun, hingga aksi berakhir, tak satu pun anggota DPRD Sulteng menemui massa. Hal ini memicu kekecewaan dari peserta aksi, seperti yang disampaikan oleh Mastang dalam orasi penutupnya.
“Kami kecewa dengan sikap DPRD Sulteng yang seolah hanya mendekati masyarakat saat pemilu, tetapi abai ketika rakyat membutuhkan,” tegas Mastang.
