“Yang di tunjuk langsung oleh PPK. Oleh sebab itu sangat merugikan tenaga-tenaga fasilitator lainnya,” katanya.
Peserta TFL dirugikan itu, sebut Rudi, mereka yang sudah mengikuti rekrutmen dengan dinyatakan tidak lulus.
Pasalnya, ada semacam diskriminasi atau perlakuan yang berbeda, padahal sesama mereka sesama peserta tidak lulus.
Menurutnya, beberapa peserta yang dinyatakan lulus dan yang diundang kembali untuk wawancara berasal dari Sulawesi Tenggara (Sultra).
Yang paling disayangkan pernyataan PPK Musniar beberapa waktu lalu SDM TFL di Sulteng masih rendah
“Sehingga dengan kekuasaannya PPK mendatangkan Tenaga Fasilitator dan Koordinator Fasilitator dari daerah asalnya PPK, yaitu Kendari Sulawesi Tenggara,” jelas Rudi.
Hal ini tambah dia, dapat memicu terjadinya konflik sosial, lantaran pernyataan tersebut yang seharusnya tidak boleh disampaikan.
Dikutip dari gnews, disebutkan bahwa PPK BP2P, Musniar M. Silandoe yang dikonfirmasi via kontak aplikasi WatsApp 08239321XXXX membantah tudingan itu.
“Apa semua yang bapak sampaikan itu fitnah. Rekrumen TFL diselenggarakan balai,” katanya.
Mengenai rekrutmen itu, Musniar menyarankan agar ditanyakan langsung kepada Ketua Panitia ujian, Dina Rahmatu.
Sebab, semua proses ujian tersebut dilaksanakan oleh pihak BP2P.
Saat ini Musniar mengaku sedang perjalanan di luar kota. Ia berjanji akan menemui wartawan untuk menjelaskannya.
Ketua Panitia, Dina Rahmatu yang dikonfirmasi lewat pesan aplikasi WA menyatakan tuduhan tersebut tidak benar.
Bahkan dia tidak mengetahui mengenai adanya polemik rekrutmen yang bahkan pesertanya tidak lulus, tapi diterima calon TFL.
“Mohon maaf, kalau untuk masalah itu saya tidak mengetahui, karena tugas kami sebagai panitia, hanya sampai mengeluarkan surat keputusan hasil rekrutmen,” jelas Dina. ***
