Ia mengajak seluruh elemen penambang dan masyarakat lingkar tambang untuk tetap kompak dan berada dalam satu barisan perjuangan. Sofyar menegaskan aksi yang digelar bersifat damai dan tidak anarkis.
“Kami hanya ingin menyampaikan aspirasi secara terbuka dan meminta dukungan nyata dari wakil rakyat dan pemerintah,” ujarnya.
Menurut Sofyar, berbagai persyaratan pengusulan WPR sejatinya telah dipenuhi, mulai dari dukungan masyarakat, tokoh adat, hingga upaya administratif. Namun hingga kini, penetapan WPR yang dinantikan belum juga terwujud.
“Sudah bertahun-tahun kami menunggu dengan sabar, tapi belum ada kepastian,” ungkapnya.
Ia juga menyoroti stigma negatif yang kerap dilekatkan kepada penambang rakyat Poboya, khususnya label ilegal. Menurutnya, penilaian tersebut sering kali dilakukan secara sepihak tanpa melihat perjuangan masyarakat untuk mendapatkan legalitas.
“Kami justru ingin dilegalkan. Kami ingin negara memberi akses resmi agar WPR bisa diatur secara mandiri dan bertanggung jawab,” katanya.
Hal senada disampaikan tokoh lingkar tambang lainnya, Sofyan Aswin. Ia mengingatkan bahwa ribuan keluarga di Poboya menggantungkan hidup dari aktivitas tambang rakyat. Jika aktivitas tersebut dihentikan tanpa solusi, dampaknya akan sangat besar bagi perekonomian masyarakat.
“Lewat aksi ini, kami ingin menunjukkan niat baik. Jangan kami terus diserang dengan stigma negatif,” kata Sofyan.
Ia menegaskan bahwa masyarakat telah berulang kali meminta kepada negara agar diberikan WPR, namun hingga kini belum ada kejelasan.
“Kami sudah berupaya meminta kepada negara untuk diberi WPR, tapi tak kunjung ada,” tandasnya.
Aksi ribuan penambang rakyat Poboya ini mencerminkan ketegangan antara kebutuhan hidup masyarakat dan kebijakan pengelolaan sumber daya alam.
Di balik barisan massa dan truk yang terparkir di jalanan, tersimpan harapan agar negara hadir memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi penambang rakyat di tanah mereka sendiri.
