PosRakyat.com – Masyarakat lingkar tambang emas Poboya kembali menggelar aksi demonstrasi di kantor PT Citra Palu Minerals (CPM), Kota Palu, Senin, 15 Desember 2025. Ratusan massa menuntut kepastian atas ultimatum tujuh hari yang sebelumnya diberikan kepada perusahaan, terkait permintaan penciutan lahan konsesi CPM agar sebagian wilayah tersebut ditetapkan sebagai Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).
Aksi dimulai sekitar pukul 14.30 WITA. Massa berkumpul di pertigaan Masjid Poboya sebelum menyampaikan orasi singkat. Setelah itu, mereka bergerak bersama menuju kantor PT CPM yang berjarak sekitar lima kilometer dari titik kumpul.
Sepanjang perjalanan, peserta aksi terus menyuarakan tuntutan agar perusahaan segera mengambil langkah konkret sesuai permintaan masyarakat lingkar tambang.
Baca Juga: UIN Datokarama Palu Kukuhkan 1.193 Guru Profesional PPG 2025
Baca Juga: Gubernur Anwar Hadiri Gala Dinner HUT ke-13 Banggai Laut, Perkuat Sinergi Pembangunan Kepulauan
Setibanya di depan kantor CPM, sejumlah orator bergantian menyampaikan orasi. Kusnadi Paputungan yang bertindak sebagai koordinator lapangan menegaskan bahwa aksi kali ini bukan lagi bertujuan membuka ruang dialog. Menurutnya, masyarakat hanya meminta satu hal, yakni kepastian sikap perusahaan terhadap tuntutan penciutan lahan.
“Hari ini kami datang bukan lagi untuk bernegosiasi, tapi meminta kepastian penciutan lahan. Jawabannya iya atau tidak. Apakah CPM mau mengajukan penciutan lahan konsesi ke Kementerian ESDM atau tidak,” kata Kusnadi di hadapan massa.
Ia menyampaikan bahwa masyarakat lingkar tambang merasa telah terlalu lama menunggu tanpa kejelasan. Berbagai tuntutan yang disampaikan sebelumnya dinilai tidak mendapatkan respons yang memadai dari pihak perusahaan. Karena itu, warga meminta CPM bersikap terbuka dan serius dalam menanggapi desakan mereka.
Kusnadi juga menyerukan agar perusahaan benar-benar mendengarkan aspirasi masyarakat. Ia menilai, berbagai pertemuan dan komunikasi yang telah dilakukan selama ini belum menghasilkan keputusan yang berpihak pada warga di sekitar wilayah tambang.
“Jangan masuk telinga kanan dan keluar telinga kiri. Kami sudah bosan bernegosiasi. Hari ini kami akan buat perhitungan. Kalau diblokade hari ini masuk ke kantor CPM, maka blokade kami minta jangan dibuka-buka. Supaya sama-sama kita tidak punya akses keluar masuk,” tegasnya.
Dalam orasinya, Kusnadi melontarkan kritik keras terhadap sikap CPM yang dinilainya tidak menunjukkan empati kepada masyarakat lingkar tambang. Ia bahkan menyebut perusahaan tersebut tidak memiliki hati nurani dalam menjalankan aktivitas pertambangan.
“CPM ini sudah seperti model kompeny gaya baru,” ujarnya, yang langsung disambut sorakan peserta aksi.
Orator lainnya, Agus Walahi, menyampaikan pandangan senada. Ia menegaskan bahwa CPM bukan pemilik kedaulatan secara penuh atas wilayah tambang Poboya.
Menurutnya, keberadaan perusahaan seharusnya berjalan seiring dengan kepentingan masyarakat setempat yang telah lama menggantungkan hidup di wilayah tersebut.
Agus menyebut bahwa prinsip berbisnis seharusnya mengedepankan keadilan dan berbagi manfaat, bukan justru menyingkirkan masyarakat dari ruang hidupnya. Ia menilai apa yang dilakukan CPM selama ini lebih menyerupai perampasan ruang ekonomi warga.
“Berbisnis itu harus berbagi, bukan merampas seperti yang CPM lakukan. Wilayah Parigi sudah diterbitkan WPR, kenapa di sini tidak bisa,” ujarnya dengan nada kesal.
Aksi demonstrasi terus berlangsung hingga sore hari. Ketidakhadiran satu pun perwakilan PT CPM untuk menemui massa membuat situasi di lapangan memanas.
Sebagai bentuk kekecewaan, massa aksi kemudian melakukan pemblokiran jalan menuju lokasi pertambangan yang menjadi akses utama pengambilan material tambang oleh PT CPM.
