Sementara, Kepala Badan Pengawasan Bawaslu Sulteng, Syarifuddin Ishak, SE, dalam laporannya menyampaikan, pemetaan kerawanan Pilkada yang dilakukan oleh Bawaslu adalah suatu langkah sistematis untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi potensi risiko yang dapat mengganggu pelaksanaan Pilkada.
Proses ini lanjut Sarifuddin, hal ini bertujuan untuk memitigasi potensi konflik, pelanggaran dan gangguan lain selama proses pemilihan, serta memastikan Pilkada berjalan lancar dan demokratis. Mengingat kompleksitas dan keragaman kondisi di berbagai daerah, pemetaan ini menjadi alat yang penting untuk mengantisipasi potensi masalah yang dapat mengganggu proses demokrasi.
“Pada Pemilu dan Pilkada sebelumnya, sering kali terjadi berbagai pelanggaran, seperti politik uang, intimidasi pemilih dan konflik antar pendukung kandidat. Pengalaman ini menunjukkan bahwa tidak semua daerah memiliki risiko yang sama, sehingga pemetaan diperlukan untuk fokus pengawasan di daerah-daerah yang rentan,” ujarnya.
Pemetaan kerawanan oleh Bawaslu ini, sangat penting dalam memastikan bahwa Pilkada dapat berjalan secara demokratis, aman dan bebas dari berbagai bentuk pelanggaran dan konflik yang dapat merusak proses pemilihan.
Bawaslu Sulteng melaksanakan kegiatan Sosialisasi Pemetaan Kerawanan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, dirangkaikan dengan Lounching Pemetaan Kerawanan Pemilihan Serentak Tahun 2024 sebagai bentuk dan upaya untuk mengidentifikasi dan menganalisis potensi masalah atau ancaman yang dapat mengganggu pelaksanaan Pilkada di berbagai daerah, khususnya Sulawesi Tengah.
(ZF)
