Gubernur Sulteng dalam pertemuan tersebut juga menekankan kepada Menteri ATR/BPN dan jajarannya untuk mempercepat penyelesaian kebun-kebun sawit tanpa HGU di Sulawesi Tengah.
Dalam hal tersebut Gubernur Sulteng menyarankan untuk segera dibentuk tim terpadu antara BPN dan Pemda untuk menyelesaiakan hal tersebut.
Sementara untuk redistribusi dan sertifikasi lahan di KPN, diminta dipercepat penerbitan sertifikatnya.
Karena Pemerintah Kabupaten Donggala sudah mengeluarkan surat keputusan calon penerima tanah di dalam kawasan tersebut untuk 400 subjek penerima tanah.
Menanggapi penyampaian Gubernur Sulteng, Menteri ATRMarsekal (Purn) Hady Djahjanto yang didampingi oleh Sesmen, Dirjen Pengadaan Tanah dan Stafsus, sangat menyambut baik yang disampaikan Gubernur Sulteng. Dan akan menyelesaikan tiga hal tersebut.
Bahkan, saat itu pula kepala Bank Tanah diinstruksikan untuk segera melaksanakan pertemuan yang dipimpin langsung oleh Menteri ATR/BPN untuk menyelesaikan masalah eks HGU tersebut.
Ia meminta, terkait sejumlah kebun kelapa sawit di Sulawesi Tengah yang belum ada HGU-nya untuk segera diselesaikan.
Hal ini untuk menghindari konflik, serta agar Pemda juga bisa dapat manfaat dan ditekankan untuk hak rakyat melalui kebun plasma.
Sementara untuk redistribusi dan sertifikasi lahan di KPN, Menteri ATR/BPN memerintahkan kepada Kepala BPN untuk mempercepat prosesnya. Seperti, pengukuran dan penerbitan sertifikat, dimana menurutnya, program redistribusi lahan ini adalah program prioritas Presiden.***
