“Iya, memang material ini belum dilakukan uji lab,” ujar Helmi, ST menjawab pertanyaan sejumlah wartawan di lokasi pekerjaan tepatnya di pertigaan Jalan Dewi Sartika – Karanjalemba, Minggu (21/5) sore.
Helmi mengaku siap membongkar kembali semua material yang telah digunakan menimbun bahu jalan, jika nantinya hasil uji laboratorium ternyata material yang telah digunakan tidak sesuai dan tidak memenuhi klasifikasi.
“Kalau hasil uji lab tidak sesuai, akan diperbaiki kalau teman – teman bina marga tidak terima. Tapi ini kan sementara pengerjaan pak, kita pasti akan kembalikan seperti semula. Nanti bapak liat kalau sampai Desember 2023 tidak seperti semula baru bapak protes,” katanya kepada sejumlah wartawan yang tergabung dalam Konsorsium Media Sulteng.
Sebelumnya, Praktisi Hukum Sulteng Abdul Razak meminta Aparat Penegak Hukum (APH) baik Polda Sulteng maupun Kejati Sulteng untuk melidik dugaan pelanggaran terhadap proyek SPAM Pasigala yang menelan anggaran Rp155.424.228.000 di BP2W Sulteng.
Razak meminta APH untuk segera melakukan langkah pencegahan maupun tindakan terhadap potensi penyalahgunaan uang negara.
Proyek SPAM Pasigala milik BP2W Sulteng ini dinilai tidak memenuhi standar dimana paket ini digarap PT PP yang merupakan BUMN.
Dari aspek timbunan bahu jalan sudah sangat jelas, dimana material yang digunakan untuk menimbun galian pipa hanya urugan bercampur lumpur. Material timbunan yang dipakai, merupakan tanah galian bercampur ranting kayu dan akar pohon.
Hal ini yang membuat Kepala Bidang Jalan dan Jembatan PUPR Sulteng, Asbudianto berang.
“Kontraktor hanya kerja asal-asalan, hanya bisa membongkar dan tidak tahu mengembalikan ke kondisi awal,” tegas Asbudianto, Kamis (11/5/2023).
“Kontaktor harus bongkar kembali itu dan gunakan material sesuai spesifikasi,” tegasnya.
Proyek SPAM Pasigala ini Proyek Construction of Water Distribution Pipe and House Connection Zone 3 and Zone 4 in Palu Regency dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang dikerjakan PT PP dengan nilai kontrak sebesar Rp155.424.228.000,00 Tahun Anggaran (TA) 2023 yang melekat di Satuan Kerja (Satker) Pelaksanaan Prasarana Permukiman BP2W Sulteng. ***
