Dihadapan Komisi V DPR RI, Gubernur Sulteng Paparkan Potensi dan Krisis Infrastruktur

oleh -
oleh
Rapat koordinasi Komisi V DPR RI bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi di Ruang Polibu yang dipimpin langsung oleh Gubernur Dr. H. Anwar Hafid, M.Si., dan Wakil Gubernur dr. Reny A. Lamadjido, Kamis, 19/6/2025. Foto: Ist

PosRakyat – Komisi V DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Sulawesi Tengah pada 19–23 Juni 2025 untuk meninjau kondisi infrastruktur dan transportasi strategis di wilayah tersebut. Kegiatan ini dimulai dari peninjauan Pelabuhan Pantoloan dan Jembatan IV Palu, dilanjutkan dengan rapat koordinasi bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah di Kantor Gubernur.

Rapat yang berlangsung di Ruang Polibu ini dipimpin langsung oleh Gubernur Dr. H. Anwar Hafid, M.Si., dan Wakil Gubernur dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes., serta dihadiri Wakil Wali Kota Palu, para bupati/wakil bupati, perwakilan kementerian teknis, dan sejumlah BUMN.

Dalam sambutannya, Gubernur Anwar Hafid menyampaikan apresiasi atas kunjungan Komisi V dan menekankan bahwa momen tersebut sangat strategis untuk menyuarakan berbagai isu pembangunan daerah secara langsung.

“Kehadiran Komisi V membawa harapan. Sulawesi Tengah memiliki potensi besar, namun juga menghadapi tantangan serius. Jalan nasional kami termasuk yang terpanjang di Indonesia, tetapi alokasi anggaran pemeliharaan sangat terbatas. Beberapa ruas, khususnya yang berbatasan dengan Gorontalo, membutuhkan penanganan segera,” ujar Anwar Hafid.

Istimewa

Baca Juga: Open Tournament Domino Kapolda Sulteng Cup, Berhadiah Mobil MPV dan Motor Listrik

Baca Juga: POS Indonesia Siap Salurkan Beasiswa dan Bansos di Sulteng Lewat Teknologi Digital

Istimewa

Ia juga menyoroti sejumlah infrastruktur yang telah dibangun namun belum berfungsi optimal. Salah satunya adalah Pelabuhan Penumpang Donggala yang belum beroperasi akibat kendala sosial, serta pelabuhan di Banggai Kepulauan yang mendesak dibutuhkan untuk memperkuat konektivitas antarwilayah.

Terkait transportasi udara, Gubernur mengusulkan agar Bandara Mutiara Sis Al-Jufri Palu ditingkatkan menjadi bandara internasional atau pusat logistik kawasan industri. Hal ini sejalan dengan pesatnya aktivitas ekonomi di kawasan industri Morowali yang melibatkan lebih dari 30.000 tenaga kerja asing, yang saat ini masih bergantung pada penerbangan internasional dari Manado dan Makassar.