Disorot! PT IMIP Lampaui AMDAL Sesuai Rencana Lingkungan Awal

oleh -
Andika, Tenaga Ahli Gubernur Sulawesi Tengah Bidang Investasi, Peningkatan Fiskal dan Stabilitas Ekonomi. / PosRakyat.com

Pemerintah Pusat Kurang Perhatian, Kerusakan Dimana – mana


PosRakyat – Gagalnya penataan kawasan dan keseimbangan ekologis di lokasi PT Indonesia Morowali Industri Part (IMIP) di kabupaten Morowali provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), akibat kurangnya perhatian dari pemerintah pusat.

“Daya dukung ruang, struktur ruang ekologis, sosial di IMIP sudah tidak karu-karuan. Infrastruktur publik, fasilitas sosial umum dan ekologis sudah di ambang kolaps. Tapi pemerintah pusat tidak memberi perhatian pada hal itu,” kata Andika, Tenaga Ahli Gubernur Sulawesi Tengah Bidang Investasi, Peningkatan Fiskal dan Stabilitas Ekonomi, beberapa waktu lalu.

Dia menyebutkan, kawasan PT IMIP berdasarkan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) awal itu hanya memiliki luas sekira 2.000 hektar yang beririsan dengan 11 desa lingkar tambang dan kawasan industri. Saat ini kawasan IMIP itu sudah bertambah luas hingga 3.600 hektar.

“IMIP telah melampaui kapasitas rencana lingkungan awal. Perkembangannya pesat, 350 perusahaan sub kontraktor, 38 tenan, 40 tungku dengan beban limbah slag 10 juta ton per tahun,” katanya.

Lanjut Andika mengatakan, seluruh royalti dari 2 triliun meningkat jadi 5 triliun, dan kesemuanya itu dikutip dan mengalir ke kas pemerintah melalui kementerian keuangan.

“Pemerintah daerah tidak mendapatkan pembagian royalti sebagai biaya untuk mendukung kawasan. Jadi sudah seharusnya pemerintah pusat memberi perhatian serius pada tapak dan sempadan Kawasan IMIP,” katanya.

Harapannya, kebijakan penataan ruang di IMIP tidak lagi di pandang menjadi tanggung jawab Pemkab dan Pemprov. Sebab kata Andika, hal itu menjadi masalah eksternalitas kawasan yang melampaui hitungan awal 2000 hektar.

“Olehnya, Pemerintah pusat melalui Bappenas harus melakukan kajian daya ruang dan kebijakan yang tepat untuk masa depan,” tuturnya.

Selain itu ungkap Andika, ada beberapa permasalah besar di sana meliputi, infrastruktur jalan, pengelolaan aliran sungai, kawasan penghijauan sabuk pengaman, dan penataan pemukiman pekerja.
Dia juga mengatakan bahwa pekerja itu hanya tinggal mandiri dan IMIP hanya fokus pada pabriknya.

“Pemerintah pusat harus punya solusi mengenai hal ini,” tutupnya.***

Penulis: ZF