PosRakyat.com – Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) kembali marak di sejumlah wilayah Kabupaten Tolitoli dan memicu kemarahan masyarakat. Dalam beberapa hari terakhir, praktik ilegal tersebut disebut semakin brutal, menguras sumber daya alam tanpa kendali serta mengancam kelestarian lingkungan secara serius.
Menanggapi maraknya PETI di wilayah tersebut, Wakil Ketua I DPRD Tolitoli, Risman, kepada media ini menyampaikan kekecewaan yang mendalam atas maraknya aktivitas pertambangan emas illegal yang dinilai seolah dibiarkan tanpa penindakan tegas dari pihak terkait.
“Ini sudah keterlaluan. Kekayaan alam Tolitoli dikuras habis oleh pihak-pihak yang tidak punya kepedulian terhadap lingkungan. Ini bukan lagi pelanggaran biasa, ini perampokan terang-terangan,” tegas Risman, Rabu (23/4/2026).
Baca Juga: SIGAP Resmi Laporkan Dugaan Korupsi APBD Mamuju 2021 ke JAMPIDSUS
Baca Juga: PETI Menggila di Tolitoli, Alat Berat Beroperasi Terang-Terangan, Aparat Didesak Bertindak
Risman mengaku telah berupaya mendorong penertiban tambang ilegal melalui fungsi pengawasan DPRD. Namun, menurut dia, upaya itu belum mendapat respons serius dari dinas teknis maupun pihak berwenang lainnya.
“Kami sudah jalankan fungsi pengawasan dan menyuarakan melalui lembaga resmi. Tapi apa? Sepertinya DPRD ini tidak dianggap. Tidak ada respons serius, seolah-olah kami hanya pajangan,” akunya.
Puncak kekesalan itu membuat Risman melontarkan pernyataan keras yang menyinggung eksistensi lembaga legislatif.
“Kalau memang kelembagaan seperti DPRD ini sudah tidak dianggap, lebih baik dibubarkan saja. Untuk apa ada kalau kewenangan pengawasan kami terus diabaikan?” cetusnya.
Pernyataan tersebut menjadi peringatan keras bagi pemerintah daerah dan aparat penegak hukum. Publik kini menanti langkah konkret, bukan sekadar pernyataan.
Pasalnya, aktivitas PETI tidak hanya berdampak pada kerusakan lingkungan, tetapi juga berpotensi memicu konflik sosial serta merugikan daerah dari sisi ekonomi dan tata kelola sumber daya alam.
Di tengah situasi yang kian memanas, masyarakat berharap adanya tindakan tegas dari pemerintah dan aparat penegak hukum. Jika tidak, bukan hanya lingkungan Tolitoli yang terancam, tetapi juga kepercayaan publik terhadap institusi negara.
[SR]
