Menurutnya, apa yang menjadi keluhan serta permasalahan yang dihadapi warga selama dalam pengungsian akan ditindaklanjuti dengan berkoordinasi baik itu dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun pemerintah Kota Palu dan Kabupaten Donggala dan Sigi.
“Intinya pemerintah provinsi tidak akan tinggal diam, termasuk memperjuangkan hak-hak warga yang menjadi korban,” tegasnya.
Gubernur juga menegaskan bahwa berdasarkan hasil penelitian dari ahli geologi, kawasan Perumnas Balaroa yang terdampak likuifaksi, tidak bisa lagi menjadi pemukiman warga.
“Makanya suka atau tidak suka, sebagai pemerintah, hal ini harus saya sampaikan,” tandasnya.
Untuk kawasan relokasi warga Perumnas Kelutahan Balaroa, pemerintah telah menyediakan lahan sekira 50 hektar di Kelurahan Duyu. Di lokasi ini akan dibangun hunian sementara (Huntara) dan hunia tetap (Huntap).
Gubernur juga menampik tentang informasi yang berkembang di masyarakat tentang Kota Palu akan tenggelam. Semua itu berita hoax. Meski demikian masyarakat diminta untuk tetap mawas diri dan waspada.
“Semuanya kita serahkan kepada Allah SWT, sebab bencana ini datang karena kehendak yang diatas,” pungkasnya.
Penulis; Agus Manggona
