PosRakyat.com – Forum Muda Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Sulawesi Tengah menggelar dialog publik bertajuk “Menakar Peluang Kader PMII dalam Kontestasi Ketua Umum PBNU” di Kedai Aswaja, Kota Palu, Sabtu malam (25/7/2026).
Forum tersebut menghadirkan tokoh Nahdlatul Ulama (NU), akademisi, serta alumni PMII untuk membedah dinamika kontestasi menuju Muktamar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).
Ketua PW PERGUNU Sulawesi Tengah Nasarudin Kadir menegaskan bahwa pembahasan mengenai pemilihan Ketua Umum PBNU tidak semata menyangkut pergantian kepemimpinan organisasi, tetapi juga berkaitan dengan arah masa depan bangsa.
Baca Juga: Rumah Bersinar Donggala Tegaskan Dukungan untuk Polda Sulteng Berantas Narkoba dan Jaga Kamtibmas
”Apa yang disampaikan di awal oleh moderator kita pada malam ini, ini soal kontestasi di Muktamar pemilihan Ketua Umum PBNU. Sebetulnya kita sedang bicara soal masa depan bangsa. Kenapa? Karena ini bukan soal klaim, ini soal fakta yang secara empirik bisa dibuktikan bahwa NU itu adalah salah satu ormas terbesar di Indonesia. Kalau kita bicara NU, tentu kita bicara soal masa depan bangsa,” ujarnya.
Menurutnya, besarnya jumlah warga NU menjadikan setiap dinamika kepemimpinan PBNU memiliki dampak luas terhadap kehidupan sosial, pendidikan, hingga kebangsaan. Ia juga mengulas sejarah lahirnya PMII sebagai organisasi kader mahasiswa NU yang kemudian mengalami dinamika hubungan dengan NU melalui Deklarasi Munarjati sebelum kembali menjadi badan otonom.
”Bahwa walaupun memang secara historis PMII adalah anak ideologisnya NU, bahkan anak kandungnya NU. Jadi ini kita harus pahami. Walaupun dalam perjalanannya PMII dianggap agak Kritis karena dalam hubungan pasang surut dengan NU itu dinamikanya terjadi banyak kali,” katanya.
Kontestasi Ketua Umum PBNU tambahnya, tidak seharusnya dipandang sebagai pertarungan kubu yang kaku karena dinamika politik di tubuh NU bersifat cair dan tetap harus berorientasi pada kemaslahatan organisasi.
”Memang bahwa wacana polarisasi bahwa ada kubu A, kubu B dan seterusnya itu memang ada. Tetapi saya kira tidak permanen. Dinamika politik itu sangat cair. Boleh saja terjadi win-win solution dengan pihak-pihak yang lain sepanjang itu dimaksudkan untuk kemaslahatan dan masa depan NU,” ujarnya.
Sementara itu, Dr. Nur Alamsyah menyoroti pentingnya membedakan perspektif jamaah dan jam’iyah dalam tubuh NU. Menurutnya, kontestasi kepemimpinan tidak boleh hanya dipahami sebagai perebutan jabatan, tetapi harus diarahkan pada tujuan besar organisasi dalam melayani umat. Ia menilai tokoh-tokoh NU di luar Pulau Jawa memiliki potensi yang layak diperhitungkan dalam kepemimpinan PBNU.
Ketua PW LPPNU Sulawesi Tengah H.M. Amin Thahir mengingatkan pentingnya menjaga semangat historis Nahdlatul Ulama sebagai organisasi yang memiliki kontribusi besar terhadap lahirnya Republik Indonesia.
Amir Thahir berharap Muktamar PBNU mendatang tidak mengulangi dinamika yang terjadi pada Muktamar 2021 di Lampung dan menekankan bahwa kepemimpinan NU harus tetap berpijak pada integritas moral serta kemaslahatan umat.
Dalam forum diskusi itu, juga mengemuka bahwa Ketua PWNU Sulteng telah menginstruksikan jajaran kepengurusan di wilayahnya untuk memberikan dukungan kepada Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar dalam kontestasi Ketua Umum PBNU. Instruksi tersebut dipandang sebagai bagian dari upaya membangun konsolidasi dukungan di tingkat wilayah menjelang Muktamar.
Dr. Rusdin Ahmad menekankan pentingnya basis struktural dan emosional bagi para kader Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dalam menentukan sikap politik organisasi di tingkat nasional. Ia mengingatkan agar dinamika muktamar sebelumnya, seperti yang terjadi di Lampung, menjadi pelajaran penting dalam menentukan arah kepemimpinan PBNU ke depan.
”Makanya moderator katakan bahwa bagaimana basis kita berkaitan dengan kandidat kita selaku Kader Alumni PMII sebagai calon Ketua PBNU. Kalau tidak (diantisipasi agar) berulang kembali di Lampung, saya kira memang ini perlu didiskusikan, pak,” ujar Dr. Rusdin Ahmad.
Rusdin juga menegaskan bahwa jajaran Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) di Sulteng siap menyelaraskan langkah dengan PWNU. Menurutnya, sosok Imam Besar Masjid Istiqlal, KH. Nasarudin Umar, merupakan figur yang tepat dan direkomendasikan untuk memimpin PBNU.
”Makanya Ketua PWNU Sulteng Pak Prof. Lukman itu sudah memberikan signal kepada kita PCNU yang ada itu Nasarudin Umar, dan saya setuju,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya kepastian Surat Keputusan (SK) kepengurusan sebagai fondasi penguatan kelembagaan Nahdlatul Ulama (NU) di daerah. Keberadaan SK tidak hanya menyangkut aspek administratif organisasi, tetapi juga menentukan kekuatan posisi dan daya tawar NU dalam membangun kemitraan dengan pemerintah serta memperjuangkan kepentingan warga nahdliyin.
”Makanya saya sebagai Ketua PCNU Kota Palu, walaupun belum ada SK ini, jadi kita harus mampu bermitra dengan pemerintah,” tuturnya.
Dalam analisis yang berkembang di forum, ketiadaan SK yang dinyatakan oleh Rusdin dipahami sebagai faktor yang membuat dukungan atau suara terhadap yang dibangun di tingkat daerah belum memiliki bobot konsolidasi yang kuat dalam memilih calon ketua PBNU diarena Muktamar mendatang, tentunya ini akan berdampak terhadap dukungan Prof. Nasaruddin Umar.
Selanjutnya, akademisi UIN Datokarama Palu, Mohammad Sadig, memaparkan dinamika politik menjelang Muktamar PBNU, termasuk peluang sejumlah figur yang dinilai memiliki kapasitas memimpin organisasi.
Sadig menyampaikan bahwa KH Nasaruddin Umar merupakan salah satu figur yang layak diperhitungkan dalam kontestasi Ketua Umum PBNU. Dai menilai KH Nasaruddin Umar bukan sosok yang berambisi mengejar jabatan karena tidak pernah mendeklarasikan diri sebagai calon. Namun, apabila amanah kepemimpinan diberikan kepadanya, Prof. KH. Nasaruddin Umar dinilai memiliki kapasitas untuk menyatukan berbagai elemen di tubuh Nahdlatul Ulama.
”Prof Nasarudin itu sosok yang saya melihat yang ideal yang ideal dia mampu apa ya, menyatukan kondisi, dia mampu mengkomunikasikan segala sesuatu,” pungkas Sadig.
Editor: Zulfitra
