PosRakyat.com – Forum Muda Alumni (FORMA) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Sulawesi Tengah menggelar diskusi publik bertajuk “Polri untuk Masyarakat” dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara ke-80, Minggu (5/7/2026).
Kegiatan tersebut menghadirkan unsur kepolisian, akademisi, tokoh agama, dan aktivis mahasiswa sebagai ruang dialog untuk membahas transformasi pelayanan Polri sekaligus memperkuat hubungan antara kepolisian dan masyarakat.
Diskusi dipandu Ketua FORMA PMII Sulawesi Tengah, Moh. Alwi Pakaya, S.Kom.I. Hadir sebagai narasumber Kasat Intelkam Polresta Palu AKP Akbar mewakili Kapolresta Palu, Ketua Umum IKA FAI Munarif, S.Ag., M.H., Akademisi UIN Datokarama Palu Taufik Lasenggo, S.Sos.I., M.Si., Mat Kaharu, serta Tokoh Muda Alkhairaat Muhammad Sadig, M.A.Hum.
Dalam pengantarnya, Alwi Pakaya menegaskan bahwa tema “Polri untuk Masyarakat” bukan sekadar bentuk apresiasi terhadap institusi kepolisian, tetapi juga menjadi ruang menyampaikan kritik yang konstruktif.
Baca Juga: Ronaldo Buka Suara Usai Portugal Tersingkir: Piala Dunia Terakhir, Pensiun Masih Dipikirkan
“Kita memandang Polri bukan hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai mitra strategis sekaligus mitra kritis. Kita akan mengapresiasi ketika Polri berada pada rel keadilan, namun juga memberikan kritik yang membangun ketika tidak lagi berpihak pada substansi keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Umum IKA FAI, Munarif, menilai Polri perlu terus melakukan transformasi pelayanan publik dengan meninggalkan paradigma security oriented menuju pelayanan yang lebih responsif, preventif, dan humanis.
Menurutnya, keberhasilan institusi kepolisian saat ini tidak hanya diukur dari terciptanya stabilitas keamanan, tetapi juga dari kualitas pelayanan dan tingkat kepercayaan masyarakat.
“Pelayanan publik bukan sekadar urusan administratif, tetapi merupakan pemenuhan hak-hak warga negara. Setiap tindakan kepolisian harus berlandaskan kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, akuntabilitas, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia,” katanya.
Ia menambahkan, perkembangan era digital menuntut Polri semakin transparan, profesional, konsisten, dan mampu membangun kepercayaan publik melalui pelayanan yang nyata, bukan sekadar pencitraan.
Mewakili Kapolresta Palu, Kasat Intelkam Polresta Palu AKP Akbar mengatakan kehadirannya dalam forum tersebut merupakan bentuk komitmen Polresta Palu untuk mendengarkan langsung aspirasi masyarakat.
Ia mengaku pengalaman membangun pelayanan publik saat bertugas di Polres Donggala menjadi bekal dalam menjalankan tugas di Polresta Palu.
“Saya hadir di sini untuk menyerap aspirasi dan menerima masukan sebagai bahan perbaikan pelaksanaan tugas ke depan,” ujarnya.
Menurut AKP Akbar, peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi salah satu fokus utama institusi Polri dalam mewujudkan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.
Dalam kesempatan yang sama, Mat Kaharu menegaskan bahwa menjaga keamanan dan ketertiban bukan hanya menjadi tanggung jawab Polri, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif masyarakat melalui peningkatan kesadaran hukum.
“Sering kali kita hanya menuntut Polri menjaga keamanan, padahal di sisi lain tingkat kesadaran hukum masyarakat juga masih perlu ditingkatkan. Institusi yang diberi amanah menjaga ketertiban harus mendapat dukungan agar mampu melindungi masyarakat secara optimal,” ujarnya.
Sementara itu, Akademisi UIN Datokarama Palu, Taufik Lasenggo, mengingatkan pentingnya pembangunan yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan.
Menurutnya, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus memberikan manfaat bagi kehidupan manusia tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan.
“Semua produk teknologi yang kita gunakan harus ramah lingkungan sehingga tidak mengancam kehidupan kita hari ini maupun generasi mendatang,” jelasnya.
Ia menambahkan, pemanfaatan sumber daya alam tetap dimungkinkan selama tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
Di sisi lain, Tokoh Muda Alkhairaat, Muhammad Sadig, mengajak generasi muda untuk tidak kehilangan budaya membaca dan berdiskusi di tengah pesatnya perkembangan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI).
Menurutnya, AI hanya berfungsi sebagai alat bantu, bukan pengganti kemampuan berpikir kritis manusia.
“Mahasiswa harus kembali membaca buku dan aktif berdiskusi. Buku tetap menjadi rujukan utama. AI hanya membantu mengumpulkan data, tetapi kemampuan berpikir tetap harus dimiliki manusia,” tegasnya.
Diskusi berlangsung interaktif dengan sesi tanya jawab yang diikuti mahasiswa dan peserta lainnya. Berbagai isu strategis mengemuka, mulai dari memori kolektif gerakan mahasiswa terhadap institusi kepolisian, polemik penempatan personel Polri pada jabatan sipil, efektivitas rekrutmen anggota Polri, pemberantasan narkotika, penanganan balap liar, hingga penguatan pendekatan preventif dan humanis dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
Menutup diskusi, seluruh narasumber sepakat bahwa terwujudnya Polri yang semakin profesional dan dipercaya masyarakat membutuhkan sinergi seluruh elemen bangsa melalui dialog yang terbuka, transparansi, pelayanan yang berkeadilan, serta penguatan nilai-nilai kemanusiaan.
Editor: ZF
