“saya juga heran kalau ada anggaran diluar dari anggaran yang kami terima di BPD. Karena tunjangan dan oprasional yang BPD terima itu berkisar Rp 70 juta dan Itu semata mata hanya gaji saja, tidak ada yang lebih,” ungkap Nasir Batalipu.
“setau saya gaji ketua hanya Rp,1 juta perbulan, wakil ketua Rp 800 ribu perbulan, sekertaris besarannya kurang lebih dengan wakil ketua. Sementara, gaji anggota itu bervariasi dikisaran Rp.750 ribu perbulan. Dan kami keseluruhan di BPD ada 9 orang,” jelasnya
Selain itu, Ketua LSM GIAK ( Gerakan Indonesia Anti Korupsi ) Propinsi Sulawesi Tengah Hendri Lamo mengatakan dirinya juga mempertanyakan besaran angka tersebut yang didapat oleh BPD Desa Sandana.
“apa semua yang menjadi kebutuhan baik itu tunjangan dan operasional BPD serta tunjangan BPD dan anggotanya,” tanyanya saat dikonfirmasi, Kamis (9/1/20).
Hendri menambahkan, seharusnya hal ini disampaikan secara terbuka ke masyarakat. Sehingga tidak ada lagi hal-hal yang perlu disembunyikan atau ditutup-tutupi menginggat Amanah Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. (CIMOK / Dayat)
