Nilai Tunjangan dan Oprasional BPD Sandana Disorot Warga

oleh -805 views
APBDES Desa Sandana Tahun Anggaran 2018. (Foto : Cimok/Posrakyat.com)

Tolitoli, Posrakyat.com- Warga Desa Sandana, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli menyoroti besarnya nilai tunjangan dan operasional yang diterima anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Menurut salah satu warga Desa Sandana yang engan disebutkan namanya mengatakan, mencuatnya isu ini, beberapa kalangan warga merasa heran, sebab dalam APBDES tahun 2018, anggaran yang digelontorkan kepada BPD sebanyak dua kali, yakni anggaran tunjangan dan operasional yang nilainya kurang lebih Rp. 70 juta, serta anggaran tunjangan BPD berkisar Rp.64 juta, dan total kesemua anggaran tersebut berkisar Rp.134 juta.

“Jujur, kami heran setelah mengatahui dan melihat besaran anggaran yang diterima BPD dalam APBDES tahun 2018. Sebab, yang kami lihat kerja BPD selama Ini kurang memuaskan,” katanya saat dikonfirmasi, Kamis (9/1/20).

Dia (warga) menjelaskan, merespon besarnya nilai tersebut, warga juga mengajukan keberatan terhadap pemerintah desa dan BPD, sebab selama ini warga tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan musyawarah guna mengetahui terkait besaran pengalokasian anggaran yang bersumber dari ADD itu.

“kami warga Desa Sandana tidak pernah di beri tahu atau diundang rapat, misalnya dalam pembahasan laporan pertanggungjawaban (LPJ). Jadi, kita tidak pernah mengetahui berapa sebenarnya mereka punya tunjangan selama Ini,” tutur sumber.

Sementara itu, Ketua BPD, Desa Sandana Nasir Batalipu, saat di konfirmasi belum lama ini, menegaskan bahwa anggaran yang digelontorkan ke BPD hanya berkisar Rp.70 juta, selebihnya secara kelembagaan dirinya tidak mengetahui diluar dari pada anggaran yang mereka terima.

“saya juga heran kalau ada anggaran diluar dari anggaran yang kami terima di BPD. Karena tunjangan dan oprasional yang BPD terima itu berkisar Rp 70 juta dan Itu semata mata hanya gaji saja, tidak ada yang lebih,” ungkap Nasir Batalipu.

“setau saya gaji ketua hanya Rp,1 juta perbulan, wakil ketua Rp 800 ribu perbulan, sekertaris besarannya kurang lebih dengan wakil ketua. Sementara, gaji anggota itu bervariasi dikisaran Rp.750 ribu perbulan. Dan kami keseluruhan di BPD ada 9 orang,” jelasnya

Selain itu, Ketua LSM GIAK ( Gerakan Indonesia Anti Korupsi ) Propinsi Sulawesi Tengah Hendri Lamo mengatakan dirinya juga mempertanyakan besaran angka tersebut yang didapat oleh BPD Desa Sandana.

“apa semua yang menjadi kebutuhan baik itu tunjangan dan operasional BPD serta tunjangan BPD dan anggotanya,” tanyanya saat dikonfirmasi, Kamis (9/1/20).

Hendri menambahkan, seharusnya hal ini disampaikan secara terbuka ke masyarakat. Sehingga tidak ada lagi hal-hal yang perlu disembunyikan atau ditutup-tutupi menginggat Amanah Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. (CIMOK / Dayat)

loading...