Gayung bersambut. Bank Rakyat Indonesia lewat KUR siapkan plafon Rp5 triliun untuk kredit usaha rakyat (KUR). Ditekenlah memorandum of understanding (MoU). Bunga hanya 3 %. Awal Tahun 2022 digelontorkan Rp2,5 triliun. Sampai Desember 2022 sisanya Rp2,5 triliun.
‘’Akibat KUR yang masif usaha kecil menengah bergerak. Saya evaluasi terus sampai dimana. Saya ingin memastikan apakah KUR ini bisa memberi daya ungkit pergerakan ekonomi UMKM. Ternyata ada penurunan kemiskinan satu persen. Dari 13 menjadi 12. Artinya kalau ekonomi rakyat di bawah bergerak menghadapi pandemi dan pasca bencana pasti daya ungkit perekonomian daerah tumbuh kembali. Variabel itu menjelaskan kemiskinan akan menurun,’’ jelas gubernur lagi.
Kerja hari ini tidak semuanya akan dapat dilihat hasilnya setahun ini. Ada beberapa program prospektif butuh rentang kendali waktu dan keseriusan. Apa itu? ‘’Meningkatkan fiskal daerah. Mengajak investor invetasi. Tidak sim salabim. Tapi langkah langkah prospektif tahun depan bisa dirasakan. Kita memiliki nikel, kita miliki emas, kita memiliki sumber daya alam yang kaya. Dulu Kalimantan incaran dunia karena batu bara. Tapi sekarang adalah Sulawesi. Utamanya Sulteng. Semua sedang berjalan. Target saya PAD tidak lagi 800 atau 900 miliar saja. Harus satu triliun ke atas 2023,’’ tegas Cudy.
Tanggal 14 Juni lalu, adalah puncak setahun dirinya menemui semua menteri kabinet Jokowi. Terakhir adalah Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Tujuannya bahwa pertanian adalah 1000 kali emas masa depan. Dunia sedang ketakutan menghadapi krisis pangan. Sulteng mesti menyiapkan dengan segera perintah Presiden Jokowi Kawasan Pangan Nasional (KPN) sebagai proyek strategis nasional.
Hari ini, 15 Juni 2022, kata gubernur akan ada tim tehnis Menko Marves meninjau lokasi KPN di Desa Talaga Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala seluas 1.132 hektare. Tujuannya untuk menyiapkan langkah awal peresmian presiden. ‘’Dengan adanya KPN petani sekitar akan sejahtera. Akan ada pertanian yang tak panen musiman. Ada klaster klaster hortikultura. Dampelas masih memiliki sembilan ribuan lagi lahan yang siap digarap. Di atas KPN akan ada spot wisata danau namanya Danau Talaga. Ini akan mendorong dunia pariwisata. Infrastruktur akan diintervensi dana pusat. Kita akan memiliki banyak keuntungan akses jalan terbuka dan ini mempercepat investasi. Ini upaya saya setahun. Belum lagi kawasan industri maritim halal di Banggai Laut. Arahan Bapak Wapres sudah kami siapkan awal lahan 50 hektare. Kekayaan laut Balut Bangkep dan Banggai triliunan keluar,’’ cerca gubernur.
*DIUJI BIROKRASI*
Diakui gubernur, dirinya juga masih ada kekurangan. Ada masalah. Ada budaya yang belum mendukung. Utamanya birokrasi yang diharapkan menjadi birokrasi interpreneur. ‘’Membangun birokrasi yang respek pada budaya budaya baru. Perubahan perubahan baru memang tidak cukup setahun. Misalnya soal izin atau rekomendasi atau apapun. Kenapa kalau bisa selesai seminggu mesti sampai tiga minggu. Kepastian aturan. Itu paling investor hindari. Belum lagi budaya birokrasi yang kurang paham dengan visi misi pemerintah. Asal mau jabatan tapi tidak paham kewajiban,’’ tuturnya dengan nada lirih dengan raut wajah sedih.
Ia tak menampik beberapa masalah soal promosi eselon III dan IV lalu hingga berbuntut munculnya investigasi. Gubernur Cudy mengaku bahwa itu fakta birokrasi belum sepenuhnya memahami sebuah makna reformasi. ‘’Kalau paham makna reformasi tidak akan ada birokrasi yang tidak paham dirinya sendiri. Reformasi birokrasi itu melayani. Siap menjadi pelayan publik. Bukan rebutan jabatan macam – macam. Saya tegas ! Tidak bisa ikut lari dalam gerbong gerakan cepat dan tuntas maka akan ditinggal. Saya tidak takut ! Saya copot macam – macam !,’’ tegas Cudy dengan mimik serius.
Tenaga Ahli gubernur, disebutnya adalah mitra transisi percepatan reformasi birokrasi yang dia maksudkan. Dirinya membutuhkan kecepatan dan tepat menyasar seluruh pemangku kepentingan untuk mengejar taget pembangunan. ‘’Makanya saya miliki tenaga ahli. Mereka teman saya berfikir, bergerak bersama sama mesin birokrasi. Biar cepat. Biar tuntas. Tidak habis di rapat rapat saja. Rakyat di luar tanya apa hasilnya? Tidak mungkin saya jawab masih rapat ! Anies di DKI saja ada TGUPP. Di Jatim juga ada. Di Sulsel juga ada. Tujuannya agar orang orang di luar birokrasi yang expert atau ahli itu masuk kolaborasi,’’ tandas gubernur.
Sulteng ini sangat kaya. Tapi masih banyak rakyatnya belum sejahtera. Ini tugas mulia Allah ke saya. Insya Allah ini adalah jalan lurus Shirotol mustaqim saya nanti di Akhiraat. Itu makna Rusdi dalam Islam adalah penunjuk jalan lurus, cerdik (quote Rusdy Mastura, Gubernur Sulawesi Tengah).***
