Dilansir dari berbagai sumber, beragam komentar muncul pascabentrok, seperti dari mantan Kepala Perwakilan Ombudsman RI, Sofyan Farid Lembah.
Di mana ia meminta agar aktivitas PT GNI dihentikan dan mengusut siapa pemicu terjadinya bentrok.
Sedangkan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) mendesak Presiden RI, Joko Widodo, Gubernur Sulteng, Rusdy Mastura, dan Pemkab Morut untuk segera menghentikan aktivitas PT GNI.
Sementara Ketua Fraksi PKS DPR RI, Mulyanto dalam keterangan tertulis menyampaikan bahwa insiden di PT GNI menjadi momentum yang tepat bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi komprehensif program hilirisasi nikel.
Anggota Komisi VII DPR RI ini beralasan, program hilirisasi yang berbiaya tinggi ini hanya menghasilkan manfaat secara nasional yang terbatas, apalagi memunculkan instabilitas dan korban jiwa.
Sangat disayangkan katanya, kalau industri smelter ini terutama hanya menghasilkan produk setengah jadi bernilai tambah rendah.
Seperti NPI (nickel pig iron) dengan kandungan nikel sekitar 4 persen atau fero nikel dengan kandungan nikel sekitar 10 persen.
Bukan stainless steel atau nickel matte yang bernilai tambah tinggi.
Saat ini, pihak aparat telah mengamankan puluhan orang yang diduga terlibat dalam bentrok tersebut.***
