Tak Sepakat RUU Cipta Kerja, Solusinya Uji Materi ke MK

oleh -

JAKARTA, POSRAKYAT.Com-– Anggota DPR dari Fraksi Partai Nasdem, Taufik Basari mengungkapkan ada perbedaan pandangan di masyarakat saat ini menyikapi Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja.

Setiap pandangan merasa paling benar. Mahkamah Konstitusi (MK) adalah lembaga peradilan yang paling berwenang untuk menyelesaikan masalah perbedaan pandangan tersebut.

“‎Memang terhadap perbedaan pandangan yang ada tentu harus diselesaikan oleh pihak yang paling berwenang untuk mementukan keputusan yakni dalam hal ini MK,” ujar Taufik kepada wartawan, Rabu (28/10/2020).

Dilansir Sindonews.Com, Pria yang akrab disapa Tobas ini mengingatkan unjuk rasa di tengah pandemi COVID-19 sangat berisiko terjadinya lonjakan kasus penularan. Sehingga hal tersebut harus diperhatikan para mahasiswa.‎

“Saya memahami dan menghargai sikap dan penolakan teman-teman ini. Ini adalah bagian dari demokrasi. Tapi karena saat ini sedang masa pandemi maka kita tetap harus menjaga agar tidak ada penyebaran terhadap COVID-19 ini,” kata Ketua DPP Partai Nasdem ini.

Menurut dia, ada banyak cara yang bisa dilakukan mahasiswa dalam menyampaikan aspirasinya seperti dengan mimbar akademi dan melakukan dialog dengan banyak pihak.‎ “Oleh karena itu alternatif penyampaian pendapat untuk mencari penyelesaian dari masalah tetap harus dipertimbangkan sebagai jalur-jalur yang bisa ditempuh selain melakukan demonstrasi. Ada baiknya mempertimbangkan saluran lain untuk kita mencegah penyebaran COVID-19,” jelasnya.

Sekadar diketahui, data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyebutkan sebanyak 123 mahasiswa dinyatakan positif COVID-19 setelah ujuk rasa menolak UU Omnibus Law, beberapa waktu lalu. Hal itu mencerminkan risiko tinggi penularan COVID-19 saat ujuk rasa.

“Karena di saat kita berkumpul dalam kondisi berdekatan, potensi penyebaran akan ada. Ini yang harus kita pikirkan bersama tanpa mengurangi rasa hormat kepada pendapat-pendapat dari teman-teman‎,” tuturnya.

‎Sehingga, mahasiswa dinilai lebih baik melakukan dialog-dialog saja meminta kepada pemerintah membuka ruang komunikasi terkait UU Ciptaker itu. Dia menilai penolakan UU Ciptaker itu terjadi karena tersumbatnya saluran komunikasi, sehingga masyarakat tidak mendapatkan informasi secara utuh.

‎”Karena itu kita harus perbaiki dengan dialog seluas-luasnya. Apa yang menjadi masalah, ada salah pemahaman bisa diselesaikan dengan dialog,” pungkasnya.**