Apalagi tambah Ismail, Tahun 2020 ini merupakan tahun politik, dimana delapan Kabupaten/Kota termasuk Provinsi akan menggelar pesta demokrasi pemilihan kepala daerah ( Pilkada), sehingga kondisi keamanan ini harus di jaga.
“Jangan sampai, jelang hajatan politik lokal ini dimanfaatkan oleh kepentingan segelintir orang yang muaranya hanya ingin merusak tatanan serta nilai-nilai budaya dan kearifan lokal di tanah Kaili serta di bumi Sulteng,” katanya.
Ditegaskan Ismail, bahwa demokrasi dan menentukan sikap merupakan hak setiap orang dalam menyampaikan pendapat, namun jangan sampai aksi menyampaikan pendapat justru membuat keresahan di masyarakat.
” Visi misi Wali Kota yakni Palu berbudaya dan beradat yang dilandasi iman dan taqwa, harus tetap dijaga dan dipastikan bahwa tidak ada gerakan-gerakan yang merusak tatanan yang sudah damai saat ini,” pungkasnya
(Tio Jum/ZF)
