PosRakyat – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Republik Indonesia, Ossy Dermawan, melakukan kunjungan kerja ke Sulawesi Tengah (Sulteng). Kunjungan tersebut berlangsung dalam acara Silaturahmi dan Temu Kader Partai Demokrat yang dihadiri oleh seratusan kader di salah satu hotel bintang lima di Palu pada Rabu sore, 4 Desember 2024, pukul 16.30 WITA.
Acara ini juga dihadiri oleh pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulteng 2024, Dr. Anwar Hafid, M.Si dan dr. Reny Lamadjido, M.Kes, serta sejumlah petinggi Partai Demokrat se-Sulteng. Di antaranya, Sekretaris DPD Partai Demokrat Sulteng Hidayat Pakamundi, Bendahara DPD Partai Demokrat Sulteng Andi Jumriani Hamka, serta Ketua DPC Partai Demokrat Morowali Syarifuddin Hafid, yang juga Wakil Ketua II DPRD Sulteng.
Baca Juga: Tingkat Partisipasi Pemilih Pemilukada Sulteng 2024 Meningkat, Pengamat: Tidak Pengaruhi Legitimasi
Baca Juga: Usulan Polri Kembali di Bawah TNI dan Kemendagri Akan Melemahkan Penegakan Hukum
Gubernur terpilih Anwar Hafid menyampaikan kebanggaannya atas kemenangan yang diraih dalam Pilkada Gubernur Sulteng 2024, yang berhasil unggul dengan perolehan suara 45,03 persen, baik versi hitung cepat maupun Sirekap KPU. Anwar Hafid juga mengungkapkan rasa terima kasih atas kehadiran Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat, Ossy Dermawan, dalam acara tersebut.
“Saya sangat bangga Pak Wamen bisa hadir bersama kami. Alhamdulillah, Pilkada Gubernur Sulteng 2024 dimenangkan oleh kader Partai Demokrat,” ungkap Anwar Hafid.
Selain laporan kemenangan, Anwar Hafid juga menyampaikan keluhan mengenai masalah tumpang tindih dan dugaan pencaplokan lahan oleh pihak swasta di beberapa wilayah Sulteng, khususnya di daerah perkebunan sawit di Morowali dan Morowali Utara. Ia meminta perhatian khusus dari Kementerian ATR/BPN untuk menuntaskan masalah tersebut, yang telah menjadi keluhan masyarakat.
“Kami ingin pesan ini sampai kepada Wamen ATR/BPN mengenai tumpang tindih HGU dengan kepemilikan masyarakat, yang sudah sering saya sampaikan di Komisi II. Masalah ini sangat mengganggu masyarakat,” kata Anwar Hafid.
Menanggapi hal ini, Ossy Dermawan mengakui bahwa pengelolaan tanah di Indonesia masih memiliki banyak kekurangan. Namun, ia menegaskan bahwa Kementerian ATR/BPN akan menindaklanjuti masalah ini dengan melakukan koordinasi bersama Anwar Hafid yang segera dilantik sebagai Gubernur Sulteng.
“Saya akan segera berkoordinasi dengan Pak Anwar untuk mendata dan menelusuri pelanggaran terkait tumpang tindih HGU dengan masyarakat di daerah Morowali dan Morowali Utara,” ujar Ossy Dermawan.
Ossy Dermawan menambahkan bahwa setiap pengaduan masalah tanah akan didata dan ditindaklanjuti melalui sistem yang ada di Direktorat Jenderal Pengaduan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Kementerian ATR/BPN. Ia juga menjelaskan bahwa tidak semua masalah tanah berada dalam wewenang ATR/BPN. Misalnya, sengketa tanah yang masuk ranah pengadilan atau masalah tanah yang melibatkan kawasan hutan yang menjadi kewenangan Kementerian Kehutanan.
“Terkait dengan perusahaan sawit dan HGU yang bermasalah, kami akan segera melakukan penataan ulang. Kami juga sudah membentuk satgas sawit untuk menangani masalah ini,” tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, Ossy Dermawan juga menegaskan pentingnya koordinasi antara Kementerian ATR/BPN dan Kementerian Kehutanan dalam menangani masalah lahan perkebunan sawit yang berada di kawasan hutan.
Kunjungan ini menandai langkah awal dalam menyelesaikan berbagai permasalahan pertanahan yang ada di Sulawesi Tengah, serta mempererat hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan tata kelola pertanahan yang lebih adil dan berkelanjuta.
