HUT Bhayangkara ke-80, FORMA PMII Sulteng Dorong Polri Perkuat Pelayanan Humanis dan Terbuka terhadap Kritik

oleh -
oleh
Ketua FORMA PMII Sulawesi Tengah bersama narasumber dan peserta berfoto usai diskusi publik bertema "Polri untuk Masyarakat" dalam rangka memperingati HUT Bhayangkara ke-80 di Kota Palu, Minggu (5/7/2026). FOTO: IST

PosRakyat.com – Forum Muda Alumni (FORMA) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Sulawesi Tengah menggelar diskusi publik bertajuk “Polri untuk Masyarakat” dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara ke-80, Minggu (5/7/2026).

Kegiatan tersebut menghadirkan unsur kepolisian, akademisi, tokoh agama, dan aktivis mahasiswa sebagai ruang dialog untuk membahas transformasi pelayanan Polri sekaligus memperkuat hubungan antara kepolisian dan masyarakat.

Diskusi dipandu Ketua FORMA PMII Sulawesi Tengah, Moh. Alwi Pakaya, S.Kom.I. Hadir sebagai narasumber Kasat Intelkam Polresta Palu AKP Akbar mewakili Kapolresta Palu, Ketua Umum IKA FAI Munarif, S.Ag., M.H., Akademisi UIN Datokarama Palu Taufik Lasenggo, S.Sos.I., M.Si., Mat Kaharu, serta Tokoh Muda Alkhairaat Muhammad Sadig, M.A.Hum.

Dalam pengantarnya, Alwi Pakaya menegaskan bahwa tema “Polri untuk Masyarakat” bukan sekadar bentuk apresiasi terhadap institusi kepolisian, tetapi juga menjadi ruang menyampaikan kritik yang konstruktif.

Baca Juga: Penggunaan Sirtu Proyek Jalan Tanampulu–Malino Kabupaten Donggala Dipertanyakan, ESDM Sulteng Tegaskan Wajib Kantongi Izin

Baca Juga: Ronaldo Buka Suara Usai Portugal Tersingkir: Piala Dunia Terakhir, Pensiun Masih Dipikirkan

“Kita memandang Polri bukan hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai mitra strategis sekaligus mitra kritis. Kita akan mengapresiasi ketika Polri berada pada rel keadilan, namun juga memberikan kritik yang membangun ketika tidak lagi berpihak pada substansi keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum IKA FAI, Munarif, menilai Polri perlu terus melakukan transformasi pelayanan publik dengan meninggalkan paradigma security oriented menuju pelayanan yang lebih responsif, preventif, dan humanis.

Menurutnya, keberhasilan institusi kepolisian saat ini tidak hanya diukur dari terciptanya stabilitas keamanan, tetapi juga dari kualitas pelayanan dan tingkat kepercayaan masyarakat.

“Pelayanan publik bukan sekadar urusan administratif, tetapi merupakan pemenuhan hak-hak warga negara. Setiap tindakan kepolisian harus berlandaskan kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, akuntabilitas, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia,” katanya.

Ia menambahkan, perkembangan era digital menuntut Polri semakin transparan, profesional, konsisten, dan mampu membangun kepercayaan publik melalui pelayanan yang nyata, bukan sekadar pencitraan.

Mewakili Kapolresta Palu, Kasat Intelkam Polresta Palu AKP Akbar mengatakan kehadirannya dalam forum tersebut merupakan bentuk komitmen Polresta Palu untuk mendengarkan langsung aspirasi masyarakat.

Ia mengaku pengalaman membangun pelayanan publik saat bertugas di Polres Donggala menjadi bekal dalam menjalankan tugas di Polresta Palu.

“Saya hadir di sini untuk menyerap aspirasi dan menerima masukan sebagai bahan perbaikan pelaksanaan tugas ke depan,” ujarnya.

Menurut AKP Akbar, peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi salah satu fokus utama institusi Polri dalam mewujudkan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *