HUT Bhayangkara ke-80, FORMA PMII Sulteng Dorong Polri Perkuat Pelayanan Humanis dan Terbuka terhadap Kritik

oleh -
oleh
Ketua FORMA PMII Sulawesi Tengah bersama narasumber dan peserta berfoto usai diskusi publik bertema "Polri untuk Masyarakat" dalam rangka memperingati HUT Bhayangkara ke-80 di Kota Palu, Minggu (5/7/2026). FOTO: IST

Dalam kesempatan yang sama, Mat Kaharu menegaskan bahwa menjaga keamanan dan ketertiban bukan hanya menjadi tanggung jawab Polri, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif masyarakat melalui peningkatan kesadaran hukum.

“Sering kali kita hanya menuntut Polri menjaga keamanan, padahal di sisi lain tingkat kesadaran hukum masyarakat juga masih perlu ditingkatkan. Institusi yang diberi amanah menjaga ketertiban harus mendapat dukungan agar mampu melindungi masyarakat secara optimal,” ujarnya.

Sementara itu, Akademisi UIN Datokarama Palu, Taufik Lasenggo, mengingatkan pentingnya pembangunan yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan.

Menurutnya, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus memberikan manfaat bagi kehidupan manusia tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan.

“Semua produk teknologi yang kita gunakan harus ramah lingkungan sehingga tidak mengancam kehidupan kita hari ini maupun generasi mendatang,” jelasnya.

Ia menambahkan, pemanfaatan sumber daya alam tetap dimungkinkan selama tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Di sisi lain, Tokoh Muda Alkhairaat, Muhammad Sadig, mengajak generasi muda untuk tidak kehilangan budaya membaca dan berdiskusi di tengah pesatnya perkembangan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI).

Menurutnya, AI hanya berfungsi sebagai alat bantu, bukan pengganti kemampuan berpikir kritis manusia.

“Mahasiswa harus kembali membaca buku dan aktif berdiskusi. Buku tetap menjadi rujukan utama. AI hanya membantu mengumpulkan data, tetapi kemampuan berpikir tetap harus dimiliki manusia,” tegasnya.

Diskusi berlangsung interaktif dengan sesi tanya jawab yang diikuti mahasiswa dan peserta lainnya. Berbagai isu strategis mengemuka, mulai dari memori kolektif gerakan mahasiswa terhadap institusi kepolisian, polemik penempatan personel Polri pada jabatan sipil, efektivitas rekrutmen anggota Polri, pemberantasan narkotika, penanganan balap liar, hingga penguatan pendekatan preventif dan humanis dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Menutup diskusi, seluruh narasumber sepakat bahwa terwujudnya Polri yang semakin profesional dan dipercaya masyarakat membutuhkan sinergi seluruh elemen bangsa melalui dialog yang terbuka, transparansi, pelayanan yang berkeadilan, serta penguatan nilai-nilai kemanusiaan.

Editor: ZF

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *