“Bandara kita sudah memenuhi syarat. Dengan aktivitas ekspor dan industri yang tinggi, Sulawesi Tengah layak memiliki pintu internasional sendiri. Kita tidak boleh terus jadi penonton di rumah sendiri,” tegasnya.
Gubernur juga menyinggung masih adanya ratusan keluarga korban bencana 2018 yang tinggal di hunian sementara (huntara), khususnya di Palu, Donggala, dan Sigi. Pemerintah daerah telah menyiapkan lahan relokasi, namun pelaksanaannya membutuhkan dukungan anggaran dari pemerintah pusat agar bisa dituntaskan sebelum 2026.
Selain itu, Gubernur memaparkan inisiatif kerja sama antara pemerintah daerah dan industri dalam perbaikan jalan nasional yang digunakan oleh perusahaan besar, seperti yang telah berjalan bersama PT IMIP. Skema ini diharapkan meringankan beban pemerintah dalam menangani infrastruktur lain yang juga membutuhkan perhatian.
Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua Tim Kunjungan Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras, menyatakan bahwa Sulawesi Tengah menjadi salah satu prioritas nasional. Ia memastikan bahwa seluruh masukan akan dibawa ke tingkat pembahasan anggaran dan program strategis di tingkat pusat.
“Kunjungan kami bukan seremonial, tapi bentuk komitmen nyata. Sulteng tidak hanya luas secara geografis, tetapi juga kaya akan potensi di sektor industri, transportasi, pariwisata, dan pangan,” ujar Andi Iwan.
Pertemuan ini turut dihadiri oleh perwakilan Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, Kementerian Desa PDTT, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Transmigrasi, BMKG, Basarnas, serta sejumlah BUMN seperti PT Pelindo, PT Waskita Karya, dan PT Angkasa Pura.
Menutup pertemuan, Gubernur Anwar Hafid menegaskan bahwa Sulawesi Tengah siap menjadi bagian dari visi besar pembangunan nasional.
“Kami tidak hanya ingin didengar, tapi juga dilibatkan. Jika pusat dan daerah berjalan beriringan, kami yakin Sulawesi Tengah bisa menjadi episentrum pertumbuhan ekonomi di Indonesia Timur,” pungkasnya.
