PosRakyat – Komisi V DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Sulawesi Tengah pada 19–23 Juni 2025 untuk meninjau kondisi infrastruktur dan transportasi strategis di wilayah tersebut. Kegiatan ini dimulai dari peninjauan Pelabuhan Pantoloan dan Jembatan IV Palu, dilanjutkan dengan rapat koordinasi bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah di Kantor Gubernur.
Rapat yang berlangsung di Ruang Polibu ini dipimpin langsung oleh Gubernur Dr. H. Anwar Hafid, M.Si., dan Wakil Gubernur dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes., serta dihadiri Wakil Wali Kota Palu, para bupati/wakil bupati, perwakilan kementerian teknis, dan sejumlah BUMN.
Dalam sambutannya, Gubernur Anwar Hafid menyampaikan apresiasi atas kunjungan Komisi V dan menekankan bahwa momen tersebut sangat strategis untuk menyuarakan berbagai isu pembangunan daerah secara langsung.
“Kehadiran Komisi V membawa harapan. Sulawesi Tengah memiliki potensi besar, namun juga menghadapi tantangan serius. Jalan nasional kami termasuk yang terpanjang di Indonesia, tetapi alokasi anggaran pemeliharaan sangat terbatas. Beberapa ruas, khususnya yang berbatasan dengan Gorontalo, membutuhkan penanganan segera,” ujar Anwar Hafid.
Baca Juga: Open Tournament Domino Kapolda Sulteng Cup, Berhadiah Mobil MPV dan Motor Listrik
Baca Juga: POS Indonesia Siap Salurkan Beasiswa dan Bansos di Sulteng Lewat Teknologi Digital
Ia juga menyoroti sejumlah infrastruktur yang telah dibangun namun belum berfungsi optimal. Salah satunya adalah Pelabuhan Penumpang Donggala yang belum beroperasi akibat kendala sosial, serta pelabuhan di Banggai Kepulauan yang mendesak dibutuhkan untuk memperkuat konektivitas antarwilayah.
Terkait transportasi udara, Gubernur mengusulkan agar Bandara Mutiara Sis Al-Jufri Palu ditingkatkan menjadi bandara internasional atau pusat logistik kawasan industri. Hal ini sejalan dengan pesatnya aktivitas ekonomi di kawasan industri Morowali yang melibatkan lebih dari 30.000 tenaga kerja asing, yang saat ini masih bergantung pada penerbangan internasional dari Manado dan Makassar.
“Bandara kita sudah memenuhi syarat. Dengan aktivitas ekspor dan industri yang tinggi, Sulawesi Tengah layak memiliki pintu internasional sendiri. Kita tidak boleh terus jadi penonton di rumah sendiri,” tegasnya.
Gubernur juga menyinggung masih adanya ratusan keluarga korban bencana 2018 yang tinggal di hunian sementara (huntara), khususnya di Palu, Donggala, dan Sigi. Pemerintah daerah telah menyiapkan lahan relokasi, namun pelaksanaannya membutuhkan dukungan anggaran dari pemerintah pusat agar bisa dituntaskan sebelum 2026.
Selain itu, Gubernur memaparkan inisiatif kerja sama antara pemerintah daerah dan industri dalam perbaikan jalan nasional yang digunakan oleh perusahaan besar, seperti yang telah berjalan bersama PT IMIP. Skema ini diharapkan meringankan beban pemerintah dalam menangani infrastruktur lain yang juga membutuhkan perhatian.
Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua Tim Kunjungan Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras, menyatakan bahwa Sulawesi Tengah menjadi salah satu prioritas nasional. Ia memastikan bahwa seluruh masukan akan dibawa ke tingkat pembahasan anggaran dan program strategis di tingkat pusat.
“Kunjungan kami bukan seremonial, tapi bentuk komitmen nyata. Sulteng tidak hanya luas secara geografis, tetapi juga kaya akan potensi di sektor industri, transportasi, pariwisata, dan pangan,” ujar Andi Iwan.
Pertemuan ini turut dihadiri oleh perwakilan Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, Kementerian Desa PDTT, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Transmigrasi, BMKG, Basarnas, serta sejumlah BUMN seperti PT Pelindo, PT Waskita Karya, dan PT Angkasa Pura.
Menutup pertemuan, Gubernur Anwar Hafid menegaskan bahwa Sulawesi Tengah siap menjadi bagian dari visi besar pembangunan nasional.
“Kami tidak hanya ingin didengar, tapi juga dilibatkan. Jika pusat dan daerah berjalan beriringan, kami yakin Sulawesi Tengah bisa menjadi episentrum pertumbuhan ekonomi di Indonesia Timur,” pungkasnya.
