Ia juga mengakui jika terjadi pungli oleh oknum lapangan di Polman, yang menyebabkan daerah ini terkena punishment imbas dari itu.
Lain Polman Lain Pula Pasangkayu
Pada rapat ini, anggota Komisi III DPRD Sulawesi Barat dari dapil Pasangkayu, Muhammad Yusri Nur lebih mempersoalkan keterlambatan pengusulan bantuan perbaikan ratusan rumah warga yang rubuh di tiga desa di Pasangkayu dampak gempa 2018.
Kata dia, pasca guncangan dahsyat yang memporak-porandakan kota Palu dan sekitarnya lebih setahun yang lalu, juga berimbas ke wilayah Pasangkayu.
“Kita sudah berkunjung ke sana, kondisinya sangat memprihatinkan. Karena, begitu banyak rumah yang rusak, namun belum mendapat bantuan. Jangankan hunian tetap (huntap), hunian sementara (huntara) saja belum ada. Mereka masih menumpang pada sanak famili,” sebut Yusri.
Lanjut Yusri, setelah reses, bersama dengan anggota Komisi III DPRD Sulbar dan dinas terkait, langsung berkunjung ke Dirjen Perumahan Kementerian PUPR untuk menyampaikan prihal ini.
Pihak Dirjen Perumahan menurut Yusri, sangat menyesalkan lambatnya informasi dan koordinasi atas usulan pemda terkait. Karena, rentang waktunya cukup lama, tapi baru sekarang disampaikan langsung.
Soal BSPS, Yusri menerangkan, Pasangkayu menerima jatah 600 unit. Ia berharap ke depan sebelum pengusulan perencanaan, sebaiknya pemda terkait sudah menyediakan lahan. Karena, pengalamam selama ini, kendala yang dihadapi yaitu pembebasan lahan.
Dan, sebelum pelaksanaan, ia meminta seluruh tim turun memantau, termasuk Komisi III dan dinas Perumahan Dan Pemukiman Sulbar. Itu dilakukan guna memproteksi hal-hal yang tidak diinginkan.
Arham Bustaman
