Polemik Wacana Potong Gaji ASN Di Tengah Gundah Hadapi Corona

oleh -
Data Pandemi Covid-19 Kabupaten Pasangakayu (dok. Kominfopers)

Pasangkayu, Posrakyat.com – Sejumlah pihak merasa keberatan wacana pemotongan gaji ASN untuk talangi sebagian kekurangan dana pencegahan corona di Pasangkayu, Sulawesi Barat.

Wacana itu muncul dari sekda Pasangkayu, Firman di sela RDP dengan DPRD Pasangkayu. Itu akan dilakukan untuk menutupi kekurangan anggaran persiapan pencegahan corona seperti yang diberitakan sebelumnya.

Sempat ditanya soal pemotongan gaji ASN kala wacana ini merebak, sekda Pasangkayu, Firman menjawab singkat, itu belum dilakukan, masih akan dirapatkan.

Sontak, wacana ini menuai reaksi penolakan semula dari DPRD Pasangkayu. Pasalnya, langkah ini dinilai membebani ASN yang bergaji kecil, beda hal jika diterapkan pada ASN yang bergolongan tinggi dan punya jabatan dengan segala tunjangan yang disediakan.

Setelah beberapa hari berlalu, giliran khalayak ramai yang menyoal rencana sekda tersebut. Itu terpantau pada sejumlah akun media sosial yang menyuarakan ketidaksepakatan soal itu.

Berdasarkan persentase, terlihat lebih dominan menolak usulan ini daripada yang menyetujui. Sebab, disinyalir masih ada anggaran lain yang disiapkan pemda untuk agenda yang bisa direalokasi.

Semisal, anggaran HUT Pasangkayu (Rp1,8 M) di luar biaya tenda Rp40 juta setiap OPD. Juga anggaran pilkada sekira Rp29 miliar, DAK infrastruktur, perjalanan dinas, dana desa juga bisa dialihkan sebagian dan lainnya.

Bahkan, tokoh pemuda Baras, Mursyid menekankan, mestinya para pemangku daerah ini mengajak perusahaan yang ada di daerah ini untuk berkontribusi.

Karena, menurut dia, corona merupakan masalah bersama yang harus ditangani bersama. Tidak larut dalam perdebatan kebijakan seperti ini.

Iapun melemparkan tudingan, jika pemda yang punya otoritas tapi tidak memiliki taring sama sekali terhadap beberapa perusahaan yang mengait keuntungan di daerah ini.

Yang lain, Parmadi, tokoh pemuda Randomayang juga menyetujui langkah DPRD menolak wacana ini. Karena dia menyebut, itu langkah terakhir yang harus ditempuh. Mengingat masih banyak anggaran yang bisa diambil dari tiap SKPD selain pemotongan gaji ASN.