Polemik Wacana Potong Gaji ASN Di Tengah Gundah Hadapi Corona

oleh -
Data Pandemi Covid-19 Kabupaten Pasangakayu (dok. Kominfopers)

Pasangkayu, Posrakyat.com – Sejumlah pihak merasa keberatan wacana pemotongan gaji ASN untuk talangi sebagian kekurangan dana pencegahan corona di Pasangkayu, Sulawesi Barat.

Wacana itu muncul dari sekda Pasangkayu, Firman di sela RDP dengan DPRD Pasangkayu. Itu akan dilakukan untuk menutupi kekurangan anggaran persiapan pencegahan corona seperti yang diberitakan sebelumnya.

Sempat ditanya soal pemotongan gaji ASN kala wacana ini merebak, sekda Pasangkayu, Firman menjawab singkat, itu belum dilakukan, masih akan dirapatkan.

Sontak, wacana ini menuai reaksi penolakan semula dari DPRD Pasangkayu. Pasalnya, langkah ini dinilai membebani ASN yang bergaji kecil, beda hal jika diterapkan pada ASN yang bergolongan tinggi dan punya jabatan dengan segala tunjangan yang disediakan.

Setelah beberapa hari berlalu, giliran khalayak ramai yang menyoal rencana sekda tersebut. Itu terpantau pada sejumlah akun media sosial yang menyuarakan ketidaksepakatan soal itu.

Berdasarkan persentase, terlihat lebih dominan menolak usulan ini daripada yang menyetujui. Sebab, disinyalir masih ada anggaran lain yang disiapkan pemda untuk agenda yang bisa direalokasi.

Semisal, anggaran HUT Pasangkayu (Rp1,8 M) di luar biaya tenda Rp40 juta setiap OPD. Juga anggaran pilkada sekira Rp29 miliar, DAK infrastruktur, perjalanan dinas, dana desa juga bisa dialihkan sebagian dan lainnya.

Bahkan, tokoh pemuda Baras, Mursyid menekankan, mestinya para pemangku daerah ini mengajak perusahaan yang ada di daerah ini untuk berkontribusi.

Karena, menurut dia, corona merupakan masalah bersama yang harus ditangani bersama. Tidak larut dalam perdebatan kebijakan seperti ini.

Iapun melemparkan tudingan, jika pemda yang punya otoritas tapi tidak memiliki taring sama sekali terhadap beberapa perusahaan yang mengait keuntungan di daerah ini.

Yang lain, Parmadi, tokoh pemuda Randomayang juga menyetujui langkah DPRD menolak wacana ini. Karena dia menyebut, itu langkah terakhir yang harus ditempuh. Mengingat masih banyak anggaran yang bisa diambil dari tiap SKPD selain pemotongan gaji ASN.

Ia mengingatkan, gaji ASN berbeda dan banyak tanggungan. Namun, jika ASN setuju, ia juga tak mendebat. Ia lebih sepakat perjalanan dinas yang dipangkas, apalagi tahun ini juga dibatasi untuk berpergian.

Dari sekian banyak pihak yang menolak, ada pula justru setuju. Anggota DPRD Pasangkayu, Arfandi Yaumil misalnya. Ia sepakat soal wacana ini.

Karna menurut dia, itu tidak dipaksakan, sebab, pemerintah tidak punya hak. Tidak boleh semena-mena memotong gaji ASN. Bagi yang mau tidak mengapa, dan jika enggan, tidak dipaksakan.

Ia juga menyebut anggota DPRD tidak berhak bertahan. Itu hak ASN sebagai wujud simpatik terhadap bencana kemanusiaan ini.

Saifuddin Andi Baso, ketua fraksi Golkar DPRD Pasangkayu berpendapat, untuk menyikapi masalah ini, ia sampaikan wacana ini bermula dari Ketua Umum Korpri, Zudan Arif Fakrulloh.

Iapun tak keberatan, jika ini dilakukan sebagai sumbangsih dari ASN bagi penanganan pencegahan corona. Sebab, selain gaji pokok, ASN juga menerima TPP (tambahan penghasilan pegawai).

Tapi yang lebih penting, ia berharap kepada pemda agar memanfaatkan dana tanggap darurat yang melekat pada BPBD.

Nasruddin, juga sepakat dengan kedua sejawatnya di DPRD Pasangkayu itu. Kata dia, perlu melihat tren kasus corona sebelum melakukan langkah seperti itu.

Tapi, jika kondisi mendesak, maka semua opsi akan dipertimbangkan, termasuk pemotongan gaji ASN dan pemanfaatan anggaran UAS (ujian akhir semester) serta HUT Pasangkayu.

Arham Bustaman

loading...