Puluhan Massa Protes Tambang Galian C Ilegal di Kabupaten Sigi

oleh -
oleh
Massa LS-ADI saat gelar aksi di depan kantor BWSS III menolak tambang ilegal galian C di Sigi, Rabu 23 Desember 2020. Foto: LS-ADI

PosRakyat – Massa aksi dari Lingkar Studi Aksi dan Demokrasi Indonesia (LS – ADI) menggelar aksi terkait adanya dugaan aktivitas pertambangan ilegal di tiga titik sungai di Kabupaten Sigi.

Puluhan massa LS-ADI Kabupaten Sigi itu melakukan unjuk rasa di tiga titik yakni di kantor Balai Wilayah Sungai Sulawesi (BWSS) III, kemudian di kantor Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Tengah, dan di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi pada 23 Desember 2020.

Seorang aksi Mastang dalam orasinya di depan halaman kantor BWSS III meminta BWSS bertanggung jawab atas penambangan ilegal galian C yang telah berlangsung sejak beberapa bulan lalu hingga saat ini di kabupaten Sigi.

Baca Juga:Terungkap, Puluhan Ikan Hiu Dievakuasi dari Pabrik Pembekuan Ikan di Tolitoli

“Baik secara mekanis maupun manual. Hasil dari kegiatan penambangan ini dapat berupa emas, batubara, biji timah, biji nikel, dan masih banyak lagi hasil galian lainnya,” terang dia.

Baca Juga:7 Rumah Warga di Tolitoli Dihantam Puting Beliung

Olehnya itu kata Mastang, perusahaan diharuskan mengantongi Izin Usaha Pertambangan (IUP). Salah satunya adalah kegiatan pertambangan  galian C. Galian C wajib mengantongi IUP, Sebab, jika mengacu pada pasal 161 Undang-Undang Minerba Nomor 4 Tahun 2009 ditegaskan bahwa setiap yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan/pemurnian, dan atau pengembangan/pemanfatan pengangkutan mineral penjualan mineral/batu bara yang tidak berasal dari Izin Usaha Pertambangan (IUP), IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana diatur dalam pasal 35 ayat 3 huruf c dan g, pasal 104 atau 105 dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun.

Baca Juga: Jelang Natal dan Tahun Baru, Polres Touna Apel Gelar Pasukan Ops Lilin Tinombala 2020

“Akan tetapi, aktivitas penambangan ilegal galian C yang dilakukan oleh PT. Runggu Prima Jaya Graha Mutiara, PT. Selaras Mandiri Sejahtera, dan PT. Mutia Utama di Sungai Salugan Kecamatan Gumbasa, Sungai Pema, dan Sungai Poi di Desa Poi tidak mengantongi izin,” tegasnya.