Selanjutnya, Pemda juga diharapkan segera menyiapkan lahan untuk IPA kapasitas 2x30lt/detik dalam penyediaan air minum Huntap Tondo 1, Tondo 2 dan Talise, dan appraisal dari KJPP. Distribusi Air tersebut juga diperlukan untuk Universitas Tadulako.
Selain itu, Kasatgas juga meminta untuk segera melakukan percepatan penyelesaian penerbitan Perizinan Bangunan Gedung dan SLF, dan penyerahan Aset.
“Setelah selesai bangunan, segera kita lakukan serahterima untuk selanjutnya dilakukan pengelolaan melalui perangkat Daerah” ujarnya.
Baca Juga: Praktek Culas di Proyek Jalan Trans Sulawesi
Arie Moerwanto juga meminta dukungan seluruh Pemda yang hadir untuk mempercepat penerbitan izin lingkungan kegiatan Infrastruktur Skala Lingkungan.
“Ide kegiatan Infrastruktur Skala Lingkungan ini untuk mengurangi kesenjangan. Arahan dari Wapres, agar huntap menjadi Smart Settlement Area maka diperlukan penyelesaian dokumen Lingkungan. Kegiatan ISL ini sudah mulai dilaksanakan dan berakhir pada 2023,” jelasnya.
Tanggapan Pemkot Palu:
Pemkot Palu sebenarnya telah melakukan fasilitasi penyelesaian masalah dengan warga yang mengklaim.
Keterangan Kepala Bappeda, Arfan, bahwa warga yang mengklaim lahan sebenarnya tidak memiliki hak karena SKPT itu terbit setelah adanya Penlok dari Gubernur. Karena itu, Pemkot melayangkan 2 kali Somasi.
“Namun Somasi itu diabaikan oleh Warga yang mengklaim”, jelas Arfan.
Namun karena mendesaknya waktu penyelesaian kegiatan yang harus selesai pada akhir Desember, maka PUPR memberikan deadline waktu hingga Akhir Juli 2023.
“Kami akan menyelesaikan masalah Lahan ini dalam 2 minggu, yaitu pada akhir Juli selesai,” tegas Arfan.
Kementerian PUPR sebenarnya telah mendapat persetujuan dari Bank Dunia untuk melaksanakan Pembangunan Infrastruktur dan Kontrsuksi Hunian Tetap Tondo 2, melalui Surat Bank Dunia No NSUP-28/WB/Aug/2022 tanggal 18 Agustus 2022 bahwa telah disetujui berupa Due Diligence Report (DDR) Tondo 2, sehingga pada awal Tahun 2023 BPPW Sulawesi Tengah dan BP2P Sulawesi II telah melaksanakan pembangunan di Kawasan tersebut dengan target penyelesaian pembangunan huntap yaitu Desember 2023. Akan tetapi dengan adanya klaim lahan pada Tapak 2A2 dengan kapasitas 157 unit tapak, hingga saat ini pembangunannya belum bisa dilaksanakan.
Kegiatan Rakornis ini menjadi media transfer of knowledge sekaligus ruang untuk membangun kerja sama dalam mengawal Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sulawesi Tengah yang ditargetkan selesai pada 31 Desember 2024.
Baca Juga: Belum Satu Bulan di Aspal, Jalan Kebun Sari Kota Palu Dikerja PT Bumi Karsa Sudah Rusak
Oleh karena itu, dalam mengimplementasikan tugas-tugas tersebut diperlukan Langkah-langkah yang tepat dan terukur agar kegiatan yang sedang berjalan dapat diselesaikan sesuai dengan target waktu yang ditetapkan.***
