PosRakyat – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kembali menggelar Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) ke-IV kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sulawesi Tengah TA. 2023.
Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) IV Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sulawesi Tengah tahun anggaran 2023 ini dibagi empat dengan dua sesi dari pagi hingga sore, Kamis kemarin.
Baca Juga: Berikut Penjelasan Tokoh Muda Alkhairaat Tentang Kronologi Majelis Dzurriyat
Baca Juga: Indonesia Masih Rentan Korupsi, Ini Penjelasanya
Sesi pertama yakni membahas isu dan tantangan internal Kementerian PUPR dan Konsultan yang menitikberatkan pada Evaluasi penyerapan Anggaran pada kuartal ke-2 Tahun 2023.
Kemudian sesi kedua membahas Strategi percepatan Kegiatan CSRRP untuk menyusun dan menyepakati sinkronisasi serta penyelarasan time schedule pembangunan huntap dan infrastruktur permukiman di Tondo 2, Talise dan Petobo yang waktunya bersamaan sehingga tidak menghambat pada pekerjaan di lapangan.
Selain dihadiri oleh internal Kementerian pada Direktorat Jenderal Cipta Karya dan Direktorat Perumahan Kementerian PUPR serta Konsultan yang terlibat, Rakernis kali ini juga hadir Perwakilan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Pemerintah Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Donggala.
Baca Juga: Berbulan – Bulan Keruk Material Timbunan, PT Akas Belum Kantongi Dokumen Penambangan
Baca Juga: PT Akas Disebut Gunakan Material Tak Berizin untuk Proyek Jalan Trans Sulawesi di Kabupaten Tolitoli
Kehadiran Pemda diperlukan dalam membahas penyelesaian terkait klaim Lahan Tondo 2 pada Tapak 2A2 yang masih dalam proses.
Kemudian terkait beberapa persoalan yang perlu segera disepakati diantaranya lahan untuk Pekerjaan Pembangunan IPA Kapasitas 2 x 30 Lit/det untuk Huntap Tondo 1, Tondo 2 dan Talise di Kota Palu yang telah terkontrak 13 Maret 2023, dimana untuk pembangunan reservoir belum dapat dilaksanakan karena masih proses pembebasan lahan oleh Pemerintah Kota Palu.
Sementara, Kasatgas Arie Setiadi Moerwanto dalam arahannya mengatakan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi dan Tsunami Sulawesi Tengah, ada beberapa poin penting untuk dukungan Pemerintah Kota Palu, yaitu menyelesaikan klaim Lahan Tondo 2 mencakup lahan yang diperuntukkan lebih dari 157 unit dari 1056 Huntap yang akan dibangun di Tondo 2.
Baca Juga: Timbunan Urpil Bercampur Akar Kayu, PT AKAS dan BPJN Sulteng Acuh
Selanjutnya, Pemda juga diharapkan segera menyiapkan lahan untuk IPA kapasitas 2x30lt/detik dalam penyediaan air minum Huntap Tondo 1, Tondo 2 dan Talise, dan appraisal dari KJPP. Distribusi Air tersebut juga diperlukan untuk Universitas Tadulako.
Selain itu, Kasatgas juga meminta untuk segera melakukan percepatan penyelesaian penerbitan Perizinan Bangunan Gedung dan SLF, dan penyerahan Aset.
“Setelah selesai bangunan, segera kita lakukan serahterima untuk selanjutnya dilakukan pengelolaan melalui perangkat Daerah” ujarnya.
Baca Juga: Praktek Culas di Proyek Jalan Trans Sulawesi
Arie Moerwanto juga meminta dukungan seluruh Pemda yang hadir untuk mempercepat penerbitan izin lingkungan kegiatan Infrastruktur Skala Lingkungan.
“Ide kegiatan Infrastruktur Skala Lingkungan ini untuk mengurangi kesenjangan. Arahan dari Wapres, agar huntap menjadi Smart Settlement Area maka diperlukan penyelesaian dokumen Lingkungan. Kegiatan ISL ini sudah mulai dilaksanakan dan berakhir pada 2023,” jelasnya.
Tanggapan Pemkot Palu:
Pemkot Palu sebenarnya telah melakukan fasilitasi penyelesaian masalah dengan warga yang mengklaim.
Keterangan Kepala Bappeda, Arfan, bahwa warga yang mengklaim lahan sebenarnya tidak memiliki hak karena SKPT itu terbit setelah adanya Penlok dari Gubernur. Karena itu, Pemkot melayangkan 2 kali Somasi.
“Namun Somasi itu diabaikan oleh Warga yang mengklaim”, jelas Arfan.
Namun karena mendesaknya waktu penyelesaian kegiatan yang harus selesai pada akhir Desember, maka PUPR memberikan deadline waktu hingga Akhir Juli 2023.
“Kami akan menyelesaikan masalah Lahan ini dalam 2 minggu, yaitu pada akhir Juli selesai,” tegas Arfan.
Kementerian PUPR sebenarnya telah mendapat persetujuan dari Bank Dunia untuk melaksanakan Pembangunan Infrastruktur dan Kontrsuksi Hunian Tetap Tondo 2, melalui Surat Bank Dunia No NSUP-28/WB/Aug/2022 tanggal 18 Agustus 2022 bahwa telah disetujui berupa Due Diligence Report (DDR) Tondo 2, sehingga pada awal Tahun 2023 BPPW Sulawesi Tengah dan BP2P Sulawesi II telah melaksanakan pembangunan di Kawasan tersebut dengan target penyelesaian pembangunan huntap yaitu Desember 2023. Akan tetapi dengan adanya klaim lahan pada Tapak 2A2 dengan kapasitas 157 unit tapak, hingga saat ini pembangunannya belum bisa dilaksanakan.
Kegiatan Rakornis ini menjadi media transfer of knowledge sekaligus ruang untuk membangun kerja sama dalam mengawal Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sulawesi Tengah yang ditargetkan selesai pada 31 Desember 2024.
Baca Juga: Belum Satu Bulan di Aspal, Jalan Kebun Sari Kota Palu Dikerja PT Bumi Karsa Sudah Rusak
Oleh karena itu, dalam mengimplementasikan tugas-tugas tersebut diperlukan Langkah-langkah yang tepat dan terukur agar kegiatan yang sedang berjalan dapat diselesaikan sesuai dengan target waktu yang ditetapkan.***
