Sejumlah Anggota DPRD Pasangkayu Diduga Makan Gaji Buta

oleh -
Saifuddin Andi Baso, anggota DPRD Pasangkayu

PosRakyat – Kemalasan sejumlah anggota DPRD Pasangkayu sungguh keterlaluan. Pasalnya, di saat rakyat makin menjerit di tengah pandemi, justru mereka tak mau menghadiri rapat untuk rakyat.

Tak tanggung, tercatat hanya separuh atau 15 anggota DPRD yang menghadiri sidang paripurna di gedung DPRD Pasangkayu, Sulawesi Barat, Jumat malam, 27 Agustus 2021, sedang sisanya tak menampakkan batang hidung.

Paripurna ini terkait rancangan perubahan kebijakan umum APBD (KUA) dan PPAS kabupaten Pasangkayu tahun 2021.

Tercatat, bukan kali ini saja jejeran kursi kosong di ruang paripurna gedung DPRD Pasangkayu ini. Bebepapa paripurna sebelumnya tak jauh beda.

Bahkan, berdasarkan pantauan media, tidak pernah ruang istimewa tersebut terisi penuh oleh 30 anggota DPRD Pasangkayu secara keseluruhan. Dan, itu seakan menjadi pemandangan lazim.

Menurut Sekwan, Muhammad Zain Machmud, ada beberapa nama yang berhalangan hadir karena sakit. Ada pula izin dan yang parah tanpa alasan yang jelas.

Hal itu, membuat salah satu anggota DPRD Pasangkayu, Saifuddin Andi Baso berang. Pasalnya, menurut dia, anggota DPRD sudah digaji, mendapat banyak tunjangan agar bekerja untuk rakyat, tapi justru malasnya tidak kepalang tanggung.

Ada yang tak hadir paripurna hingga tiga bahkan empat kali. Padahal, sama-sama mendapat gaji dari negara. Sebagian siang dan malam bekerja, tapi tidak bagi sebagian yang lain.

Politisi senior Golkar Pasangkayu itu juga menyebut, sebagian anggota DPRD Pasangkayu hanya makan gaji buta. Alasannya, mereka digaji dan tunjangan cukup besar tapi tidak bekerja untuk rakyat.

Ia pun meminta dengan tegas kepada media agar mengekspos masalah ini bukan hanya yang lain supaya masyarakat umum mengetahui para wakilnya.

Selain itu, ia juga mempertanyakan ada hal apa sebagian anggota DPRD yang lain tidak mau hadir tanpa halangan berarti. Padahal, ini kewajiban sebagai anggota DPRD sesuai tata tertib.

Bahkan, kalau ada anggota fraksi Golkar yang tidak ikut paripurna, anggota DPRD empat periode itu mengatakan apa boleh buat. Selaku ketua fraksi, terpaksa ia akan merekomendasikan kepada partai untuk melakan pemberhentian.

“Tadi kita rapat mulai jam 2-6 sore. Mengambil sebuah keputusan untuk daerah ini. Kalau yang lain enak (karena malas), tapi kita setengah mati berfikir siang dan malam demi kepentingan daerah yang digaji oleh rakyat,” tutur Saifuddin.

Selain anggota DPRD, kehadiran sejumlah kepala OPD juga tak luput dari sorotan Saifuddin. Ia bahkan menyinggung secara eksplisit salah satu kepala OPD yakni kadis PUPR Pasangkayu, Budiyansa yang tak pernah menghadiri undangan di gedung DPRD selama ini.

“Tak hanya anggota DPRD, para kepala OPD juga mestinya hadir bila ada undangan. Seperti salah satu kadis berinisial B, selama pelantikan (DPRD) ini sudah hampir dua tahun tak pernah hadir,” sindir Saifuddin.

Menyikapi persoalan ini, Arfandi Yaumil, Wakil Ketua DPRD Pasangkayu mendesak badan kehormatan DPRD Pasangkayu agar segera menindaklanjuti prihal penyampaian sejawatnya itu.

“Harus diapresiasi. Ini demi rakyat. Tolong kepala badan kehormatan agar segera ditindaklanjutu apa yang disampaikan Pak Saifuddin,” desak Fandi.***

Penulis: Arham Bustaman