Anto mengatakan sekiranya Gubernur Cudy tidak memberikan ruang kepada orang – orang tertentu dengan modus tambang rakyat.
“Publik bisa menduga bahwa WPR hanya modus PT SMS untuk melakukan aktivitas tambang ilegal,” tegas Anto.
Selain itu, Anto mengaku bingung atas surat rekomendasi yang terbit, tapi untuk perusahaan, bukan untuk masyarakat.
Padahal kata dia, sesuai aturan perundangan – undangan surat rekomendasi tambang rakyat ditujukan kepada masyarakat lewat wadah koperasi atau sejenisnya, bukan untuk perusahaan.
“Hal – hal ini kemudian yang menimbulkan dugaan bahwa rekomendasi itu hanya sebagai alat untuk kegiatan ilegal,” pungkasnya.***
(ZF)
