Dugaan Operasi Senyap Bagi-Bagi Proyek Lewat E-Katalog di Sulteng: Modus Baru Hindari Tender Terbuka

oleh -
oleh
Ilustrasi

PosRakyat – Sejumlah proyek infrastruktur tahun 2025 di Provinsi Sulawesi Tengah diduga telah “dibagikan” secara tertutup kepada pihak tertentu melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa berbasis e-katalog. Indikasi praktik manipulatif ini mulai tercium setelah beberapa paket pekerjaan fisik seperti peningkatan jalan dan jembatan disinyalir telah memiliki “tuan proyek”, meski proses resmi belum dimulai.

Berdasarkan informasi yang diterima tim media ini dari sumber terpercaya, dugaan pengaturan proyek ini dilakukan secara sistematis. Para calon rekanan, yang disebut dengan kode “sampesuvu”, diduga telah menerima bocoran harga satuan dari dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang seharusnya bersifat internal. Informasi ini diduga diberikan oleh kelompok kerja (Pokja) tidak resmi yang bekerja secara diam-diam di luar kantor dinas, bahkan melakukan koordinasi di warung kopi dan kafe.

“Tim peluncur dari kelompok muda Gen Z ikut mengatur jalannya proses. Mereka disebut-sebut sebagai ‘peselancar proyek’ di e-katalog, namun sebenarnya sudah mendapat restu dari para pengambil kebijakan,” ungkap sumber yang enggan disebutkan namanya.

Modus operandi yang digunakan tergolong rapi. Para “sampesuvu” ini kerap diundang ke pertemuan daring secara privat untuk membahas teknis pekerjaan, lengkap dengan bocoran KAK dan daftar nama paket proyek. Dengan bekal ini, mereka menyusun penawaran harga sesuai standar satuan pemerintah, sehingga tampak sah di permukaan namun sebenarnya telah diatur sebelumnya.

“Dengan harga sesuai standar, mereka tinggal tunggu diklik sebagai pelaksana proyek. Operasi senyap ini membuat proses penunjukan terkesan legal padahal sudah dikondisikan,” tambah sumber tersebut.

Baca Juga: Menko AHY dan Gubernur Anwar Tinjau Jembatan Palu IV Sambil Lari Pagi Bareng Warga

Baca Juga: Gubernur dan Wagub Sambut Kedatangan Menko AHY di Palu; Pantau Pembangunan Infrastruktur dan Kawasan Strategis di Sulteng

Lebih jauh, keterlibatan “orang dalam” atau ordal dalam praktik ini diduga untuk menghindari mekanisme tender terbuka yang seharusnya dijalankan sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi. Bahkan, ada informasi bahwa pegawai dinas sendiri yang mengisi etalase produk dalam sistem e-katalog atas nama perusahaan mitra, agar memudahkan penunjukan langsung.

Salah satu proyek yang menjadi sorotan adalah pekerjaan di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Tengah. Beberapa proyek besar yang disebutkan dalam daftar tersebut antara lain:

  • Rekonstruksi jalan ruas Pape–Tomata, Morowali Utara: Rp 9,76 miliar
  • Jalan ruas Towi–Kolonedale (Segmen Ganda–Ganda): Rp 7,86 miliar
  • Jalan Trans Wosu–Manu Manu: Rp 7,75 miliar
  • Jalan ruas Rio Pakava: Rp 2,78 miliar
  • Jalan Dombu–Pinembani
  • Ruas Ambooa dan Lambunu–Buol

Namun, Kepala Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Sulteng, Faidul Keteng, membantah adanya penunjukan pelaksana.