Hal ini dibenarkan Kepala Bagian Pengadaan barang/ Jasa (BPJ) Kabupaten Morowali, Sahlan, saat ditemui Senin lalu (30/07/2025) dikantornya. Ia mengatakan, bahwa pihaknya telah melaksanakan proses tender proyek tersebut sesuai aturan dan mekanisme yang berlaku. Bahkan Sahlan juga mengundang panitia Pokja untuk menjelaskan langsung kepada tim investigasi media ini.
“Pada tender pertama memang tidak ada perusahaan yang memenuhi persyaratan, gugur diproses administrasinya, kita kemudian lelang tender yang kedua dan semua kita lakukan lewat koridornya termasuk pemeriksaan dokumen,“ jelasnya.
Menurut Sahlan, setelah evaluasi administrasi dilakukan pihaknya kemudian melakukan pemeriksaan tehnis serta harga hingga penentuan pemenang.
“kita transparan dalam proses tender itu, dalam dokumen tender itu tidak tertutup, semua terbuka dan bisa diakses siapapun yang ikut tender,“ katanya.
Ia mengakui bahwa pihaknya yang telah melakukan verifikasi dan pemeriksaan dokumen terkait persyaratan dukungan peralatan dan tenaga manajerial seperti yang disyaratkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang diajukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Perindustrian dan Koperasi Kabupaten Morowali.
“Kami yang melakukan verifikasi dokumen, kami lakukan dengan metode pembuktian, kami evaluasi,“ akui Sahlan.
Sahlan juga mengatakan bahwa dalam melakukan verifikasi dan pembuktian keabsahan data pemenang lelang melibatkan LPJK Pusat, “kami selalu berkordinasi dengan LPJK pusat “ tegas Ongga, Sapaan akrab Sahlan.
Ketika diminta untuk memberikan data terkait tenaga manajerial tehnik pemenang tender, Sahlan menolak menginfokan dengan dalih data tersebut merupakan dokumen pribadi yang tidak bisa diakses sembarang orang. “bapak menyurat resmi saja,“ tutupnya mengakhiri diskusi siang itu.
Senada dengan Sahlan, Plt Kepala Dinas Perindustrian dan Koperasi Kabupaten Morowali, Andi Kaharuddin bersama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Proyek Pasar Bahodopi , Andi S. Hadi terkesan enggan membuka data rinci peralatan dan dukungan tenaga tehnik manajerial seperti yang di syaratkan dalam dokumen lelang ataupun kontrak.
“bapak menyurat saja kekami, karena kami tidak bisa memberikan data itu karena dokumen pribadi,“ kilah Andi S, Hadi selaku PPK.
Disela penelusuran polemik tender pasar Bahodopi, tersiar kabar jika proses penentuan pemenang diduga terjadi negosiasi dibawah tangan. Sejumlah nama santer jadi perbincangan terkait adanya gratifikasi dan pengaturan pemenang oleh kelompok tertentu, kelompok yang kerap disebut sebagai orang dekat pemerintahan.
“Ada inisial MIR dan AS yang diduga menjadi peluncur untuk melakukan negosiasi kepada kontraktor dan pihak ULP, mereka diduga mengatur pemenang tender dan memungut setoran atau Fee,“ ungkap Sumber yang meminta identitasnya tidak dimediakan.
Konon kabar, selain MIR dan AS, ada inisial O yang kerap melakukan transaksi tunai dalam memuluskan proses pemenang tender. Mereka yang disebut itu dikenal luas dilingkup OPD dan Birokrasi Morowali merupakan orang kepercayaan Bupati Morowali, Ikhsan B, Abdul Rauf.
Upaya mengkonfirmasi Bupati Morowali, Ikhsan B. Abdul Rauf belum mendapatkan respon. Surat resmi yang terkirim ke dinas terkait dengan tembusan Bupati Morowali dari kantor tim media ini juga tidak mendapatkan jawaban hingga berita ini ditayangkan.
