PALU, PosRakyat.com – Gubernur Sulawesi Tengah, Longki Djanggola didampingi Sekertaris Daerah Provinsi (Sekdaprov), Mohammad Hidayat Lamakarate, Asisten III Moeliono, Kepala Badan Pendapatan, Abdul Wahab Harmain, Kepala BPKAD, Kepala Biro Humas dan Protokol, Mohammas Haris Kariming mengikuti rapat koordinasi (Rakor) melalui Video Conference (Vidcon) yang dipimpin Menteri Dalam (Mendagri), Tito Karnavian bersama sejumlah menteri kabinet kerja terkait dengan relokasi dan rekofusing anggaran, Jumat (17/4/2020).
Pada kesempatan itu, Mendagri Tito Karnavian menyampaikan bahwa Rakor yang dilaksanakan diikuti Menteri Kesehatan, Menteri Keuangan, Menteri Sosial, Menteri Desa dan PDT, para gubernur, 484 bupati dan wali kota serta Ketua DPRD masing – masing daerah.
Rakor yang dilaksanakan ini konsentrasi pada pembahasan kebijakan relokasi dan refokusing anggaran untuk penanganan Covid-19 sesuai dengan arahan Presiden RI, Joko Widodo berdasarkan Inpres Nomor 4 Tahun 2020.
Mendagri Tito menyampaikan bahwa realokasi dan rekofusing anggaran fokus pada tiga hal, untuk penangnan kesehatan, stimulus ekonomi, dan jaring pengaman sosial.
“Sesuai dengan evaluasi realokasi dan rekofusing anggaran daerah dari seluruh daerah untuk 3 komponen hanya sebesar Rp 56.57 triliun dengan rincian, untuk bidang kesehatan R 24, 10 triliun. Untuk bidang stimulus ekonomi Rp 7.129 triliun. Dan untuk jaring pengaman sosial R 25, 34 triliun,” jelas Tito.
Selanjutnya kata dia, terdapat 14 daerah yang belum melaporkan relokasi dan rekofusing anggaran untuk membiayai ketiga komponen prioritas perubahan anggaran.
Sementara untuk Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati secara teknis menyampaikan kebijakan di dalam relokasi dan rekofusing Anggaran penanganan Covid-19 beberapa hal, Covid-19 sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dunia dan juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pertumbuhan ekonomi dunia yang diproyeksikan sebesar 3,3 persen akibat Covid-19 hanya sebesar 3 persen. Demikian juga untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia Tahun 2020 diproyeksikan hanya hanya bisa tumbuh sebesar 2, 3 persen.
“Dan kalau terjadi skenario terburuk bisa hanya 0,4 persen. Dan diperkirakan penambahan masyarakat miskin dapat mencapai 1,1 juta,” katanya.
Transfer keuangan ke daerah ungkap Sri Mulyani terkoreksi sesuai dengan target pertumbuhan ekonomi yang akan dicapai 2,3 persen dan juga perkiraan penambahan jumlah masyarakat miskin sebesar 1,1 juta penduduk, sehingga transfer bisa berkurang sampai dengan 10 persen.
