PT CPM Disebut Belum Lakukan Uji Tuntas HAM

oleh -34 views
Istimewa

PALU, Posrakyat.com – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM RI) Perwakilan Sulawesi Tengah (Sulteng) menegaskan supaya dilakukan uji tuntas Hak Asasi Manusia wajib dilakukan oleh PT. Citra Palu Mineral (CPM) sebelum lakukan uji produksi di akhir kuartal IV dan Produksi Komersil.

Melalui rilisnya, Ketua Komnas HAM Sulteng, Dedi Askary menekankan PT Bumi Resources Minerals Tbk, lewat anak perusahaannya PT. CPM, harus lakukan uji tuntas Hak Asasi Manusia (HAM) sebelum lakukan Uji Produksi pada Kuartal IV akhir Desember 2019 atau awal Januari 2020.

“Upaya untuk mendorong pemajuan, Pemenuhan dan Perlindungan hak asasi manusia dengan cara mendorong korporasi untuk menghormati hak asasi manusia,” tulis Dedi (27/11/2019).

Menurutnya, hal itu dilakukan  sesuai standar atau norma berbagai instrumen hukum, baik Nasional maupun Internasional yang di antaranya memuat seperangkat komitmen tentang penerapan praktik- praktik HAM yang baik, seperti pencegahan pekerja paksa, pekerja anak, anti diskriminasi, kesehatan, serta keselamatan kerja untuk semua karyawan.

Lebih jauh lanjut Dedi, kondisi kerja yang tepat, perlakuan yang baik dari masyarakat dan masyarakat adat, pencegahan penggunaan kekerasan oleh pasukan keamanan, kebebasan berserikat, dan pencegahan kerusakan lingkungan

“Sebagaimana yang diatur dalam prinsip-prinsip panduan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia,” jelasnya.

Menurut Dedi, terdiri dari 31 prinsip yang menerapkan kerangka kerja PBB lindungi, hormati, dan remedy mengenai masalah HAM dan korporasi transnasional dan perusahaan bisnis lainnya. Salah satu hal penting yang harus dilakukan PT. CPM adalah uji HAM. Uji tuntas HAM adalah menilai bagaimana kegiatan perusahaan dan hubungan bisnis dapat menimbulkan risiko terjadinya pelanggaran HAM. Uji tuntas HAM Ini mempertimbangkan kemungkinan dampak negatif dari kegiatan saat ini dan yang direncanakan. Analisa dampak HAM ini juga melihat hubungan bisnis dengan pemasok, kontraktor, individu, dan masyarakat. Perusahaan kemudian dapat menetapkan prioritas tindakan untuk mengurangi risiko terjadinya Pelanggaran HAM, termasuk hak memperoleh kompensasi atau ganti rugi yang layak dan bermartabat atas lahan-lahan masyarakat. Baik atas dasar kepemilikan surat – suray tanah maupun atas dasar hak asal-usul lahan yang penguasaan dan pengelolaannya telah dilakukan secara turun-temurun. Menilai kelas dia, dampaknya bisa menjadi proses yang “cukup menantang”, karenanya mengidentifikasi dampak kemungkinan terjadinya pelanggaran HAM   dengan resiko yang paling berat yang dilakukan oleh perusahaan.

Tahap ini dapat membangun pemahaman internal perusahaan tentang HAM dan membangun strategi untuk mengelola risiko operasional yang terkait. Selain itu, masih ada banyak pelanggaran yang bersinggungan dengan isu HAM yang dilakukan perusahaan tambang, salah satunya penawaran nilai kompensasi atas lahan-lahan Masyarakat yang masuk dalam wilayah konsesi pertambangan milik PT. CPM, dalam konteks ini, Komnas HAM Sulteng menilai PT. CPM melakukan langkah atau kebijakan yang sedikit tidak populis, yakni pertama, tidak pernah melibatkan masyarakat Mantikulore, khususnya Kaili Tara Poboya, Kaili Tara Kavatuna, Kaili Tara Lasoani dan Kelurahan atau Desa yang masuk dalam lingkar tambang Poboya, khususnya hal penguasaan lahan.

“Kedua, kriminalisasi atas puluhan masyarakat Poboya dengan tuduhan melakukan penyerobotan lahan/kawasan konsesi PT. CPM,” ujar Dedi.

Belakangan setelah dilakukan pengukuran dan pemeriksaan bersama lanjut dia, justru yang melakukan penyerobotan lahan dan membabat segala tanaman tumbuh, serta segala potensi Sumber Daya Alam (SDA) pada areal lebih kurang dua hektar area milik kelurahan/komunal masyarakat Kelurahan Poboya. Bahkan hingga kini tidak mendapat kompensasi atau kompensasi atas kerusakan lahan dan berbagai tanam tumbuh di dalamnya. Dan yang ketiga terkait soal lingkungan hidup, kerusakan lahan, tenaga kerja, dan ketidak jelasan skema pengelolaan limbah yang dihasilkan kelak, baik pada tahap uji produksi, hingga produksi komersil.

“Apalagi jika pelaporan dampak perusahaan terhadap lingkungan belum atau tidak pernah dilakukan,” tegasnya.

Oleh sebab itu tambah Dedi, analisa dampak isu-isu sosial seperti HAM, hak buruh, atau korupsi dan atau dugaan mark-up panggaran atau permainan harga yang tidak manusiawi dalam pembebasan lahan sampai hari ini masih sangat jarang dilakukan.

Penulis : BOB

loading...