Dua Tersangka Dugaan Tipikor Jadi Tenaga Ahli Gubernur Sulteng

oleh -
Ilustrasi

PosRakyat –  Dua orang diduga tersangka Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) diangkat sebagai tenaga ahli Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) Rusdi Mastura.

Pengangkatan dua tenaga Ahli Gubernur Sulteng itu bersamaan diangkatnya sebanyak delapan orang lainnya.

“Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 489/289/r6.adpim –ST/2021, tentang penunjukan tenaga ahli Gubernur,” demikian bunyi surat itu.

Dalam surat itu ada delapan nama Tenaga Ahli Gubernur Sulteng, dimana dua diantaranya adalah Ronny Tanusaputra, menjabat  Tenaga Ahli Bideng Ekonomi dan Investasi sedangkan ir. Dharma  Gunawan Mochtar, M.Si sebagai tenaga Ahli bidang Infrastruktur dan Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana.

Hasil penelusuran media ini, Minggu 22 Agustus 2021 di Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) milik PN Palu, bahwa dua nama yakni Rony Tanusaputra dan Ir. Dharma Gunawan Mochtar statusnya masih dalam proses hukum.

Untuk Ronny Tanusaputra, telah mengajukan eksepsi atas penetapan dirinya sebagai tersangka, dengan termohon Kapolri Cq Kapolda Sulteng. Namun hal tersebut ditolak oleh Hakim tunggal Praperadilan Pengadilan Negeri (PN) Klas IA/PHI/Tipikor Palu, Zaufi Amri.

“Jumat, 23 Apr. 2021, Klasifikasi Perkara Sah atau tidaknya penetapan tersangka Nomor Perkara 7/Pid.Pra/2021/PN Pal, Tanggal Surat Jumat, 23 Apr. 2021 Nomor Surat 7/Pid.Pra/2021/PN Pal,” tulis dalam data SIPP PN Palu.

“Dalam Eksepsi Menolak eksepsi Termohon Dalam Pokok perkara, Menolak permohonan Praperadilan Pemohon Membebankan biaya perkara kepada Pemohon yang besarnya NIHIL,” demikian bunyinya.

Olehnya itu, dengan ditolaknya permohonan praperadilan terkait sah atau tidaknya penetapan tersangka itu, maka status Ronny Tanusaputra sebagai tersangka adalah sah.

Untuk diketahui, Polda Sulteng beberapa waktu lalu menetapkan Ronny Tanusaputra sebagai tersangka atas dugaan korupsi proyek Kantor Baru DPRD Kabupaten Morowali Utara (Mourt).

Sementara itu Ir. Dharma Gunawan Mochtar, M.Si disebutkan dalam SIPP PN Palu, adalah sebagai terdakwa dan masih menjalani persidangan.

Kasus Ir. Dharma Gunawa Mochtar tertuang dalam surat Tanggal Pendaftaran Jumat, 16 Jul. 2021 Perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor Perkara 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pal Tanggal Surat Pelimpahan Jumat, 16 Jul. 2021 dan Nomor Surat Pelimpahan B-1296/P.2.10/Ft.2/07/2021.

Dalam SIPP disebutkan bahwa terdakwa  diduga melanggar Pasal 2  Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah denganUndang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1  KUHPidana.

“Subsidiair  Perbuatan terdakwa Ir. DHARMA GUNAWAN MOCHTAR, M.Si. Sebagaimana diuraikan di atas, diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 3 Undang – Undang RI Nomor :  31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,” bunyi dakwaan kepada Ir. Dharma Gunawan Mochtar.***

Penulis: ZF